TERASMALUKU.COM,-PIRU-DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Maluku membahas Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati SBB Tahun 2022. Setelah membahas, DPRD akan menyampaikan rekomendasi atas LKPJ Bupati tersebut.
Ketua DPRD SBB, Abd. Rasyid Lisaholith mengatakan, dengan penyampaian LKPJ dari Pemkab SBB, nantinya hasil pembahasan akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah.
“Rekomendasi dari DPRD itu yang akan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan kebijakan strategis kepala daerah, serta pe0rbaikan penyelenggaraan pemerintahan di tahun anggaran berikutnya,” kata Rasyid, Rabu (3/5/2023).
Menurutnya, laporan LKPJ ini dipandang bukan hanya sebagai pemenuhan formalitas belaka karena tuntutan konstitusi, tetapi merupakan komitmen bersama untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas pelaksanaan pemerintah, dan pembangunan di SBB.
Rasyid mengatakan, pada aspek penyelenggaraan pemerintah daerah, LKPJ merupakan salah satu sarana bagi DPRD selaku representasi rakyat SBB untuk mengevaluasi pencapaian kinerja program pembangunan yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang
“Saya juga sangat mengharapkan agar pembahasan LKPJ bisa kita selesaikan tepat waktu karena masih banyak agenda lain,” jelas Rasyid.
Sebelumnya DPRD Kabupaten SBB menggelar rapat paripurna LKPJ Bupati SBB Tahun 2022 di ruang sidang utama DPRD, Rabu (12/4/2023).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD SBB Abd Rasyid Lisaholith ini dihadiri Sekda Kabupaten SBB Leverne A. Tuasuun. Rapat mendegarkan penyampaikan LKPJ Bupati tahun 2022 yang disampaikan Sekda SBB Leverne A. Tuasuun.
Sekda saat membacakan pidato Penjabat Bupati SBB menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah, juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik dan paling utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB.
Sekda mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) SBB tahun anggaran 2022 sebesar sebesar Rp. 948.299.495.550,00 dan sampai berakhirnya tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp 905.493.377.811,76.
“Adapun kontribusi dari masing-masing komponen pendapatan daerah antara lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 4,8 persen, pendapatan transfer sebesar 94,74 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,43 persen. Hal ini berarti bahwa pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah masih bertumpu pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat,” kata Sekda.
Sekda mengatakan untuk belanja daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.020.504.164.046,00, dimana anggaran belanja tersebut yang bisa terealisasi sebesar Rp. 938.860.714.948, atau terealisasi sebesar 92 persen pembiayaan daerah, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
“Mencermati atas hasil penyelenggaran urusan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah selama tahun 2022, sudah banyak hasil yang telah dicapai, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan untuk tahun-tahun berikutnya,” ungkap Sekda SBB.
Sekda juga tambahkan, berdasarkan capaian target dalam RPJMD Tahun 2017-2022, masih terdapat sejumlah target yang perlu diperbaiki dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) SBB Tahun 2023-2026.
Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai pada tahun 2022 merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di daerah ini, hal ini merupakan wujud implementasi dan kolaborasi. (Fadli)
**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow
