TERASMALUKU.COM,-AMBON-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku tahun anggaran 2022.
Dengan demikian Pemprov Maluku mampu mempertahankan opini WTP dari BPK RI atas laporan pertanggungjawaban keuangan selama empat tahun berturut. Opini WTP ini diserahkan BPK RI kepada Pemprov Maluku dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Selasa (23/5/2023).
Laporan hasil pemeriksaan keuangan diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Maluku dan auditor utama Keuangan Negara VI BPK, Laode Nusriadi kepada Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno disaksikan Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun, anggota DPRD Maluku, Forkopimda Provinsi Maluku, serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku dan unsur lainnya.
Watubun dalam kesempatan tersebut mengatakan, atas kerjasama yang baik antara DPRD Provinsi Maluku dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku, dan Pemerintah Daerah, dengan bangga bersyukur bahwa kali ini empat kali berturut-turut, kita memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022.
“Sebagaimana kita pahami bersama bahwa ada 4 jenis opini yang diberikan oleh BPK dan salah satunya adalah WTP, dimana tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, mampu memperoleh penilaian opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, itu berarti bahwa laporan keuangan dibuat berdasarkan bukti-bukti dan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Atan nama DPRD Provinsi Maluku Watubun, juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada BPK Provinsi Maluku atas kerjasama yang terbina selama ini, dan diharapkan bisa ditingkatkan lagi pada masa-masa yang akan datang.
Sementara itu, Wagub Maluku dalam sambutannya menyampaikan, untuk memenuhi kewajiban konstitusional sesuai amanat Pasal 56 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan pasal 191 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemprov Maluku telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, kepada BPK Provinsi Maluku untuk dilakukan audit.
“Setelah melewati proses pemeriksaan, hari ini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku mendapat opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP), atau dinilai telah memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, capain ini adalah untuk keempat kalinya secara berturut-turut dari tahun 2019-2022 yang dicapai pada masa pemerintahan 2019-2024,” ujarnya.
Orno menjelaskan, Pemprov Maluku akan segera menindaklanjuti rencana aksi atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan dimaksud sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
“Dibutuhkan komitmen bersama dan konsistensi dari seluruh pemangku kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, dari yang lebih baik kedepan, secara transparan dan akuntabel,” terangnya.
Wagub atas nama Pemprov Maluku, mengucapkan banyak terima kasih, serta memberikan apresiasi dan pengharagaan kepada pimpinan dan seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Maluku dan tim pemeriksa, atas komunikasi dan kerjasama yang baik dalam rangka perbaikan penataan dan pengelolaan keuangan daerah di Maluku dengan tetap mengedepankan independensi, profesional dan nilai-nilai objektivitas.
“Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sama juga disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku yang telah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan roda Pemerintahan Daerah, khususnya dalam melakukan fungsi pengawasan selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2022, hal yang sama juga diucapkan kepada seluruh pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku yang telah melaksanakan APBD Tahun anggaran 2022 dengan penuh rasa tanggung jawab,” ungkapnya.
“Atas capaian opini WTP tersebut kami bangga dan menyambutnya sebagai prestasi bersama dalam mewujudkan Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan,” jelasnya.
(Diskominfo Maluku)
**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow
