TERASMALUKU.COM,-AMBON– Deputi I Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI, Febry Calvin Tetelepta, secara tegas mengaku lebih memilih mensejahterakan warga di Pulau Seram dibanding pemindahan ibukota Provinsi Maluku ke wilayah itu.
Hal itu disampaikan Febry yang biasa disapa dengan singkatan FCT ini saat bercerita dengan pimpinan media massa di Kota Ambon, Sabtu (19/8/2023).
“Kalau disuruh pilih, saya pilih sejahterakan dulu orang Seram baru pindah ibukota,” tegas FCT.
Kesejahteraan warga di Pulau Seram, kata FCT, saat ini lebih penting dibanding pemindahan ibukota. Apalagi ditopang dengan infastruktur yang memadai.
“Kita pastikan masyarakat sejahterah, konektifitas (di Seram) berjalan dengan baik, pastikan energi berjalan dengan baik (baru pindah ibukota),” katanya.
BACA JUGA: KSP Perjuangkan Pembebasan Lahan Kilang Migas Blok Masela Jadi Lebih Layak
Pulau Seram terletak di sebelah utara Pulau Ambon, Maluku. Di Pulau Seram terdapat tiga kabupaten yakni, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur.
Pulau Seram merupakan pulau terbesar di Provinsi Maluku dengan luas 18.623 km2 dengan panjang seluas 340 km dan lebar 60 km. Titik tertinggi Pulau Seram adalah Gunung Binaiya, setinggi 3.027m diatas permukaan laut.
Pemindahan ibukota Provinsi Maluku di Pulau Seram tepatnya di kawasan Makariki wilayah Kabupaten Maluku Tengah merupakan janji Gubernur Maluku Murad Ismail saat kampanye pada Pilkada Maluku 2018.
Namun hingga periode kepemimpinannya akan berakhir, Gubernur Murad belum juga memenuhi janjinya. Kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Maluku dalam APBD 2020 hingga tahun anggaran 2023 untuk pemindahan ibukota provinsi tidak pernah tertuang.
Saat HUT Provinsi Maluku yang ke 78, Sabtu (19/8/2023), DPRD Maluku menggelar paripurna khusus di Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Ini pertanda, DPRD mengingatkan kepada Gubernur Maluku akan janji politiknya memindahkan ibukota provinsi.
Febry mengaku butuh konsolidasi bersama untuk menata dan membangun Maluku lebih baik ke depan. “Kita juga harus melihat pemenuhan ekonomi, maupun SDM kita,” ungkapnya.
Saat ini tantangan di Maluku, diantaranya sarana dan prasarana yang sangat kurang. Selanjutnya aksesibilitas yang sangat rendah, konektivitas antar pulau, dan SDM pun sangat rendah.
“Ini yang membuat kita harus mengafirmasi sangat serius, khususnya terhadap 6 daerah tertinggal yaitu Kabupaten MBD, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Buru Selatan,” kata Febry.
Tulisan : Husen
**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow
