TERASMALUKU.COM,-AMBON-Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengemukakan 15 bulan menjelang Pilkada Gubernur Maluku, elektabilitas kandidat calon Gubernur Maluku Jefry Apoly Rahawarin (JAR) melampaui petahana Murad Ismail.
“Bahkan elektabilitas Jefry melampaui dua incumbent (petahana) sekaligus, yaitu petahana Gubernur Murad Ismail, dan petahana wakil gubernur Barnabas Nathaniel Orno,” ujar Peneliti Senior LSI Denny JA, Adjie Alfarabi dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Jumat (25/8/2023).
Berdasarkan hasil survei LSI Denny JA Juli 2023, elektabilitas Jefry mencapai 18,7 persen, sementara Murad sebesar 18,4 persen, dan Barnabas sebesar 8,9 persen.
“Hanya Jeffry dan Murad yang elektabilitasnya diatas 15 persen dan jarak elektabilitasnya jauh dibandingkan dengan nama-nama calon gubernur lainnya,” kata dia.
Ia menjelaskan survei LSI Denny JA ini dilakukan pada Juli 2023 melalui tatap muka menggunakan kuesioner kepada 800 responden di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku dan margin of error sebesar 3,5 persen.
LSI Denny JA menemukan ada empat alasan kuat yang menjelaskan rendahnya elektabilitas Murad yaitu kepuasan terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur dibawah 50 persen.
“Mereka yang menyatakan puas terhadap kinerja Murad sebagai Gubernur hanya sebesar 40,7 persen. Sebaliknya mereka yang menyatakan tak puas atas kinerja Murad sebagai gubernur sebesar 50,2 persen,” kata dia.
Kedua, Murad dinilai gagal menjalankan tugasnya sebagai gubernur. Warga yang menyatakan Murad berhasil sebagai gubernur sebesar 41,8 persen, sementarayang menyatakan Murad gagal sebagai gubernur sebesar 48,4 persen.
Ketiga, mayoritas tak ingin Murad menjadi gubernur lagi. Responden yang menyatakan berkeinginan Murad menjadi gubernur lagi hanya sebesar 20,5 persen, sementara yang menyatakan tak menginginkan Murad menjadi gubernur lagi sebesar 53,6 persen.
Keempat, gubernur paling disalahkan atas status Maluku sebagai provinsi termiskin keempat di Indonesia.
“Masyarakat yang tahu bahwa Maluku adalah provinsi termiskin keempat di Indonesia belum mayoritas. Hanya sebesar 35,2 persen publik Maluku yang tahu. Dari mereka yang tahu, sebesar 43,6 persen menyalahkan Gubernur sebagai orang paling bertanggung jawab atas status Maluku tersebut,” ungkapnya
Sementara yang menyalahkan presiden atas kemiskinan di Maluku hanya sebesar 14,8 persen, dan yang menyalahkan bupati/walikota sebesar 6,4 persen.
Pewarta : Ode Dedy Lion Abdul Azis/Antara
Editor : Ikhwan Wahyudi
**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow
