TERASMALUKU.COM,-BURU-Kantor Staf Presiden (KSP) RI memastikan proyek-proyek infrastruktur strategis di Pulau Buru, Maluku, dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sebelum Oktober 2024.
Proyek infrastruktur strategis di Pulau Buru tersebut adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Way Apu dan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Jalan Trans Pulau Buru ruas Namrole-Leksula, Kabupaten Buru Selatan.
Karena itulah selama tiga hari, sejak Rabu (20/9/2023) hingga Jumat (22/9/2023) Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta (FCT) meninjau langsung pekerjaan proyek-proyek strategis yang didanai APBN itu.
Sebagai Deputi I yang membidangi infrastruktur, energi, investasi, FCT memastikan proyek-proyek tersebut berjalan lancar. Dalam kunjungan ini, FCT didampingi Kasubdit Direktur Jenderal Bina Marga dan Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PUPR, Zamzami dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, Bambang Widyarta .
FCT bersama rombongan melihat dari dekat progres pembangunan bendungan multi fungsi, mulai dari pekerjaan pembangunan terowongan air dan beberapa bagian vital bendungan yang dikerjakan kontraktor PT Hutama Karya-Jakon, KSO.
FCT berharap setelah Oktober 2023, terowongan ini sudah bisa rampung dan akan dilanjutkan dengan pemasangan pipa-pipa yang menjadi bagian dari bangunan terowongan bendungan.
“Untuk Proyek Strategis Nasional Bendungan Way Apu, pemerintah sedang memacu percepatan di lapangan. Konstruksi akan dikebut untuk mencapai target penggenangan (impounding) Bendungan Way Apu pada 2024,” kata Febry Calvin Tetelepta usai meninjau pekerjaan proyek Bendungan Way Apu Rabu (20/9/2023).
Untuk target penyelesaian Bendungan Multiguna ini, Febry mengaku sempat terjadi penundaan dan amandemen, dikarena terjadi beberapa faktor yang tidak bisa dihindari.
Namun, target 2024 nanti akan tetap diperjuangkan dan akan dibahas di level managemen, agar semua sumber daya yang dimiliki dapat didorong untuk memenuhi target rampungnya pembangunan bendungan ini.
“Intinya dari KSP akan tetap mengawal pelaksanaan pembangunan ini, karena ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur di daerah Maluku,” kata Febry.
Febry menegaskan, pembangunan infrastruktur di Maluku memerlukan support dana yang cukup besar dari APBN dan upaya itu akan tetap dilakukan agar Maluku kedepan terus mendapat alokasi anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur di daerah ini.
Mega proyek Bendungan Way Apu yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini memiliki kapasitas daya tampung air sebesar 50,05 juta meter kubik. Kontrak pekerjaannya dimulai sejak Desember 2017.
Pembangunan Bendungan Way Apu merupakan infrastruktur penyediaan air baku, air irigasi, sekaligus berfungsi sebagai pengendali banjir dan memiliki potensi listrik.
“Bendungan Way Apu ini dirancang untuk dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Maluku terutama dalam hal ketersediaan air irigasi seluas sepuluh ribu hektar,” katanya.
Selain itu bendungan ini juga berfungsi sebagai penyedia air baku dengan debit 500 liter per Detik dan memiliki kemampuan mereduksi banjir sebesar 577 meter kubik per detik serta sebagai pembangkit listrik sebesar 8 mega watt.
Besaran daya ini akan mampu menerangi kurang lebih dari 8.750 rumah dengan daya 900 watt serta sebagai tempat pariwisata baru yang akan menumbuhkan perekonomian daerah.
Bendungan Way Apu dibangun dengan nilai kontrak sebesar Rp 2, 08 triliun yang terbagi menjadi dua paket pekerjaan.
Paket 1 berupa konstruksi bendungan utama senilai 1, 07 triliun rupiah oleh kontraktor PT PP-Adhi Karya, KSO. Pekerjaan paket 2 berupa konstruksi bendungan pelimpah senilai Rp 1, 013 triliun oleh kontraktor PT Hutama Karya-Jakon, KSO.
Usai meninjau proyek Bendungan Way Apu, Febry dan rombongan meninjau proyek pembangunan ruas jalan baru atau alih trase yakni Jalan Mako-Modanmole.
Proyek jalan Mako-Modanmohe ini ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Proyek Strategis Nasional Bendungan Way Apu, sehingga proyek ini mendapatkan fasilitas percepatan.
Karena itu, Febry mendorong jalan Mako-Modanmole ini harus dipercepat karena terkait penggenangan bendungan Way Apu.
“Kita pastikan pembangunan jalan dan jembatan Mako-Modanmohe selesai sebelum penggenangan berlangsung. Dengan demikian, jalan existing yang tergenang akan digantikan dengan jalan baru sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu,” tegas putra daerah Maluku ini.
Di hari kedua kunjunganya ke Pulau Buru, FCT bersama rombongan memantau perkembangan pembangunan Jalan Trans Pulau Buru ruas Namrole-Leksula Kabupaten Buru Selatan. FCT bersama rombongan melakukan tracking jalan Namrole-Leksula.
Proyek jalan ini termasuk Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni terkait komitmen pemerintah dalam pembangunan jalan trans pada pulau-pulau terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Jalan Namrole-Leksula sepanjang 34 kilometer lebih ini dikerjakan dalam dua paket oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, dengan dukungan pembiayaan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Paket Namrole-Leksula I dikerjakan oleh PT Cakrawala Muti Perkasa sejauh 17 KM dengan nilai kontrak Rp 131.777.284.000 miliar. Sedangkan paket jalan Namrole-Leksula II dikerjakan PT Cakrawala Multi Perkasa sejauh 17.27 KM dengan nilai kontrak lebih dari Rp 140 miliar.
FCT juga memimpin rapat pelaksanaan proyek jalan Namrole-Leksula yang berlangsung di basecamp PT Cakrawala Multi Perkasa Dusun Walapau Kabupaten Bursel.
Dalam rapat ini, terungkap sejumlah persoalan yang menghambat pekerjaan jalan yakni diantaranya curah hujan yang terjadi di wilayah Bursel sehingga mengganggu pekerjaan.
Meski begitu, FCT meminta kontraktor agar melakukan pekerjaan sesuai target-target, karena proyek ini harus rampung Juli 2024. FCT minta kontraktor untuk menambah tenaga kerja sehingga pelaksanaan bisa berjalan lancar. Pekerjaan harus dikebut sebelum Desember 2023 musim hujan.
Febry mengatakan, masyarakat sangat menantikan terbangunnya jalan ini, karena dapat meningkatkan konektivitas dan menggerakkan perekonomian daerah.
“Karena itu KSP secara serius mengawal pembangunan jalan Namrole-Leksula hingga tuntas. Memang perlu percepatan karena proyek ini sempat tertunda akibat gagal lelang. Jika ada masalah-masalah lain di lapangan, kita segera lakukan debottlenecking (menyelesaikan secara cepat permasalahan dan hambatan,” kata Febry.
Editor : Hamdi
**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow
