TERASMALUKU.COM,-AMBON-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berkomitmen melakukan akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur SPBE diamanatkan bahwa instansi pusat dan pemerintah daerah harus segera menyusun arsitektur SPBE paling lambat 2023,” kata Sekda Maluku Sadali Ie, Selasa (26/9/2023).
Sadali mengatakan pihaknya pun tengah gencar melakukan lokakarya jaringan intrapemerintah daerah dan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik.
“Lokakarya ini sudah dua hari digelar dan diikuti oleh ASN lingkup Pemerintah Provinsi Maluku,” kata Sadali.
Berdasarkan Perpres itu ada enam lingkup pengaturan SPBE yaitu tata kelola SPBE, Peta rencana SPBE, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE agar dapat dilaksanakan secara terpadu untuk pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Oleh karena itu untuk penetapan tata kelola pemerintahan yang baik melalui SPBE maka diwujudkan pembinaan piloting penyusunan arsitektur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Kemenpan-RB,” kata Sadali.
Dia mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi Maluku telah memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 98 tahun 2021 tentang tata kelola SPBE dan juga telah membangun Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JPID).
“Jaringan yang dibangun ini masih terbatas pada 13 lokasi yakni kantor gubernur sebagai main hub, dengan dua tiang radio berkecepatan 100 Mbps, dan 10 OPD yang ada di kantor Gubernur Maluku serta Diskominfo, Dinas Sosial dan Dinas Pariwisata, kata Sadali.
Ia menambahkan nantinya JPID sendiri akan diperluas hingga ke kabupaten dan kota di Maluku dan tetap terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk keamanan dalam pengiriman data dan informasi antara pusat dan daerah.
Pewarta : Ode Dedy Lion Abdul Azis/Antara
Editor :
**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa
