TERASMALUKU.COM,-AMBON-Empat pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku diperiksa Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku.
Pemeriksaan untuk mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan talud di Kabupaten Buru. Sumber anggaran proyek infrasturktur ini berasal pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Pinjaman SMI ini merupakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba menjelaskan, kasus dugaan korupsi yang satu ini kini berstatus Tahap Penyidikan.
“Terkait dugaan Tipikor Proyek Pembangunan Talud Pengendalian Banjir di Kabupaten Buru, saat ini statusnya sudah ditingkat Penyidikan,”ungkapnya menjawab terasmaluku.com, Jumat (13/10/2023).
Empat Pejabat Dinas PUPR Maluku diperiksa sebagai saksi di tahap penyidikan pada Rabu (11/10/2023) di Kantor Kejati Maluku.
“Pemeriksaan dilakukan terhadap beberapa orang saksi di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku yaitu PNM selaku Kasubag Keuangan, RS selaku Kabid SDA, R selaku Ketua Pokja dan CJS selau Bendahara Pengeluaran pada Dinas PUPR Maluku,”beber Juru Bicara Kejati Maluku ini.
Dijelaskan, dalam kasus dugaan korupsi ini, anggaran senilai Rp14,7 miliar dicairkan seluruhnya meski pengerjaan proyek belum selesai.
“Anggaran senilai 14,7 miliar dari proyek tersebut sudah dicairkan 100%, namun pekerjaan diduga belum diselesaikan,”terangnya.
Berapa nilai kerugian negara? masih dihitung BPKP Maluku.
“Untuk kerugian negara, saat ini Penyidik sedang melakukan koordinasi dengan BPKP Maluku untuk perhitungan kerugian negara,”sambungnya.
Sekedar tahu, proyek pembangun talud di Pulau Buru ini dikerjakan kontraktor Liem Sin Tiong. Tiong saat ini berstatus Terpidana atas perkara suap mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa.
Penulis : Ruzady Adjis
**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow
