Urgensi Pelimpahan Wewenang Dari Dokter Kepada Perawat di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Oleh: Irhamdi Achmad

oleh
oleh
Irhamdi Achmad, Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku. FOTO : DOK. PRIBADI

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 17 ribu. Kondisi geografis pada wilayah kepulauan, terluar dan  terpencil  dengan permasalahan aksesebilitas, pemerataan dan kekuarangan SDM  kesehatan khususnya tenaga dokter serta fasilitas pelayanan kesehatan  puskesmas dan puskesmas pembantu yang berada di wilayah yang sulit dijangkau. Kondisi ini membuat  tenaga kesehatan bekerja melayani masyarakat  sering tidak sesuai dengan tugas tugas pokok profasinya. Perawat yang bekerja didaerah terluar, terpencil dan kepulauan dengan alasan kemanusiaan sering melakukan tindakan yang mestinya dilakukan oleh dokter,  apoteker, gizi, tenaga sanitasi atau tenaga kesehatan lainnya. Perawat dalam peran keperawatan (independent) mempunyai tanggung jawab yang mandiri berdasarkan wewenang yang melekat pada dirinya. Hal ini berbeda dengan ketika Perawat melaksanakan peran koordinatif (interdependent).

Fungsi interdependent dilakukan dalam hal pelayanan kesehatan memerlukan kerjasama dengan tenaga kesehatan lain.  Untuk terlaksananya fungsi interdependent,  perawat memerlukan adanya pelimpahan tugas atau wewenang dari tenaga kesehatan dan tenaga medis yang tergabung dalam kerja sama tersebut. Peran terapeutik (dependent) dilaksanakan perawat ketika dalam keadaan tertentu memerlukan beberapa kegiatan diagnostik dan tindakan medik yang dapat dilimpahkan untuk dilaksanakan oleh perawat. Pelimpahan tugas dalam peran dependent diberikan berdasarkan permintaan, pesan atau instruksi dari dokter atau Perawat lain sebagai tindakan pelimpahan tugas yang diberikan (Andrianto, 2019).

Pelimpahan wewenang oleh dokter kepada perawat dapat dilakukan secara delegasi, mandate dan pelimpahan kewenangan lainnya. Pelimpahan wewenang secara delegasi disertai pelimpahan tanggung jawab dan  pelimpahan  mandat tidak disertai dengan pelimpahan tanggung jawab. Sedangkan pelimpahan kewenangan lainnya  merupakan pelimpahan tindakan medis selain delegative dan mandate yang disesuaikan dengan kompetensi perawat melalui prosedur kredensial. Pelimpahan wewenang seringkali terjadi secara lisan misalnya berbicara langsung atau melalui sambungan telepon dengan alasan dokter sedang tidak ada di tempat. Hal tersebut tidak menjadi masalah jika dapat dipertanggungjawabkan dan tidak timbul kerugian bagi pasien (Anam, 2018).

Undang undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehataan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis. Pelimpahan tindakan dapat dilakukan dengan ketentuan: a. tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan; b. pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan; c. pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan; dan d. tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk pengambilan keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan. Pasal 29 Ayat (1) huruf e UU nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, dalam menyelenggarakan praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Pasal 16 Permenkes nomor  26 tahun 2019, dalam menyelenggarakan praktik  keperawatan, perawat bertugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenag.

Proses pelimpahan harus didahului dengan informasi yang jelas. Pelimpahan yang jelas harus mengandung informasi mengenai tujuan spesifik, target waktu, dan pelaksanaan tindakan keperawatan (Nursalam, 2014). Ketidakefektifan  pelimpahan wewenang dapat terjadi dalam melaksanakan tugas tugas pelimpahan  karena,

  • Pelimpahan yang terlalu sedikit (under-delegation)

Manajer keperawatan sering berasumsi bahwa jika mereka melakukannya sendiri, maka akan menjadi lebih baik dan lebih cepat daripada didelagasikan ke orang lain. Misalnya, manajer sering berpikir “Saya bisa mengerjakan ini lebih baik, bila staf yang mengerjakan akan memerlukan waktu yang lama”. Keadaan ini berdampak terhadap proses pendelegasian wewenang, di mana orang yang menerima tugas hanya diberikan wewenang yang sangat terbatas dan sering terjadi ketidakjelasan  wewenang yang harus dilakukan, sehingga tugas tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik.

BACA JUGA :  Kemenkes Puji Maluku, Baru Seminggu Program Imunisasi Masuk Kategori Hijau Imunisasi

Masalah lain adalah kekhawatiran yang memberikan pelimpahan bahwa mereka tidak mampu melakukan seperti apa yang dilakukan staf/orang yang didelegasikan, karena tanggung jawab yang diberikan hanya sedikit dan sering merasa bosan, malas, dan tidak efektif. Pelimpahan yang tepat akan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan hubungan yang kondusif antara manajer dan staf.

  • Pelimpahan yang berlebihan (Over-delegation)

Pelimpahan yang berlebihan kepada staf, akan berdampak terhadap penggunaan waktu yang sia-sia. Hal ini disebabkan keterbatasan manajer untuk memonitor dan menghabiskan waktu dalam tugas organisasi. Staf akan merasa terbebani dan sering ditemukan penyalahgunaan wewenang yang diberikan. Misalnya staf sering bertanya, “Saya tidak tahu apa yang manajer harapkan” atau “Saya lebih senang bantuan supervisi dari manajer terus-menerus”.

  • Pelimpahan yang tidak tepat (Improper-delegation)

Pelimpahan menjadi tidak efektif bila diberikan kepada orang yang tidak tepat karena alasan faktor suka/tidak suka. Pelimpahan tersebut tidak akan memperoleh hasil yang baik karena adanya kecenderungan manajer menilai pekerjaan staf berdasarkan unsur subjektivitas.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menjelaskan mengenai pelimpahan kewenangan  dapat diberikan kepada Perawat. Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis (dokter) kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya. Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan medis diberikan oleh Tenaga Medis kepada Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab. Pelimpahan wewenang secara delegatif hanya dapat diberikan kepada Perawat profesi atau Perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan.

Tindakan medis yang dapat dilimpahkan secara delegatif, antara lain adalah menyuntik, memasang infus, dan memberikan imunisasi dasar sesuai dengan program pemerintah. Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh Tenaga Medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan. Tindakan medis yang dapat dilimpahkan secara mandat, antara lain adalah pemberian terapi parenteral dan penjahitan luka. Tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat berada pada pemberi pelimpahan wewenang (dokter).

Perawat merupakan tenaga Kesehatan yang berada disemua tatanan pelayanan kesehatan termasuk puskesmas dan rumah sakit. Sedangkan tenaga kesehatan lain misalnya dokter jumlahnya sangat terbatas apalagi di wilayah  tertinggal, terluar dan kepualauan di provinsi Maluku. Sehingga atas dasar kemanusiaan dan melancarkan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat, perawat harus malakukan tindakan diluar kewenangan dan tugas pokok profesinya.

Provinsi Maluku luas wilayah 705,645  km2, terdiri dari lautan 658.294,69 km2  (90,7%) dan 47,350,42 km2  (9,3%)  daratan atau perbanding luas daratan dan lautan adalah 1 : 9.  Tahun 2020 pemerintah pusat menetapkan provinsi Maluku dari 11 kabupaten kota terdapat 6 kabupaten dikatagorikan daerah tertinggal yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Buru Selatan. Pelayanan kesehatan di provinsi Maluku saat ini dilakukan melalui  30 rumah sakit dan 224 Puskesmas. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas menyatakan bahwa setiap puskesmas sekurang kurangnya memiliki 9 jenis tenaga kesehatan.

BACA JUGA :  Optimisme Indonesia Meningkat Dalam Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi

Di Provinsi Maluku saat ini puskesmas yang memenuhi standar SDM  9 jenis tenaga kesehatan hanya  29 Puskesmas sedangkan  195 belum memenuhi standar. Fenomena ini memberikan gambaran bahwa  pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat terutama di wilayah terpencil, terluar dan kepulauan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bukan menjadi tugas pokok profesinya. Faktanya sampai akhir tahun 2023,  banyak perawat di puskesmas yang melakukan tindakan  medis ketiaka tidak ada dokter/ dokter berhalangan/ dokter tugas luar tanpa melalui mekanisme sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.

Fenomena yang sering ditemukan di puskesmas adalah perawat memeriksa pasien di ruang periksa, perawat menulis resep diberikan kepada pasien dan di apotik perawat memberikan obat. Di ruang gawat darurat rumah sakit atau puskesmas rawat nginap,  perawat memasang infus, perawat menyuntik, perawat menjahit luka, perawat memasang NGT, perawat memasang dan melepas keteter. Tindakan tindakan tersebut bukan merupakan tugas pokok perawat.  Ironisnya semua tindakan yang dilakukan tidak melalui mekanisme pelimpahan wewenang sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang undangan.

Dampak yang menjadi resiko hukum adalah ketika terjadi permasalahan dalam melaksanakan tindakan tersebut tidak ada yang bertanggungjawab dan perawat menjadi korban yang harus menerima hukuman pidana maupun perdata. Ketika tindakan tersebut berhasil perawat tidak diberikan reward feninsial maupun non finansial. Karena uang jasa dan insentif tetap diberikan kepada tenaga medis yang mempunyai kewenangan melakukan tindakan tersebut.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut,  di puskesmas yang tidak ada dokter/ dokter berhalangan maka dinas kesehatan kabupaten sebagai pemegang otoritas kesehatan di kabupaten memberikan kewenangan atau mendelegasikan  secara tertulis kepada perawat yang memenuhi kualifikasi kompetensi, level Pendidikan dan telah mengikuti kredensial untuk melakukan tugas pokok dokterdan tugas tersebut akan berakhir ketika dokter ada. Perawat yang melakukan tugas tersebut sebagai reward dalam perhitungan kapitasi dihargai dengan  10  point.

Di rumah sakit atau di puskesmas ketika dokter tidak berkesempatan melakukan tindakan tertentu misalnya memasang infus, menjahit luka, memasang keteter atau tindakan invasive lainnya, dokter dapat melimpahkan kepada perawat  dengan format tertulis dan sesuai standar prosedur operasional yang disepakti oleh pimpinan institusi.

Sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan  perawat  dapat memenuhi hak pasien dan juga hak perawat yang pada akhirnya kualitas pelayanan akan semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan  secara administrative maupun secara hukum.  Oleh karena itu, menjadi sangat urgent pelimpahan kewenangan ini difasilitasi oleh dinas kesehatan kabupaten kota untuk menjawab kondisi geografis provinsi Maluku saat ini sehingga masyarakat tetap terlayani dan perawat terlindungi. (***)

Penulis adalah Dosen Poltekkes Kemenkes Maluku

 

**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow

No More Posts Available.

No more pages to load.