Hak Ratusan Nakes Belum Dibayar RSUD Haulussy Ambon, Kejati Maluku Siap Usut

oleh
Tenaga kesehatan RSUD Dr M Haulussy Ambon melakukan unjuk rasa menuntut pembayaran hak nakes yang belum dibayarkan manajemen Rumah Sakit sejak tahun 2020, di halaman Rumah sakit, Senin (18/12/2023). (ANTARA/Penina F Mayaut)

TERASMLUKU.COM,-AMBON-Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes S. Prasetyo memastikan Kejati akan bergerak lakukan pengusutan terhadap indikasi perbuatan tindak pidana korupsi atas persoalan hak ratusan tenaga kesehatan (nakes) yang belum dibayarkan pihak RSUD dr. M. Haulussy Ambon.

Apalagi persoalan ini jadi sorotan menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan para nakes rumah sakit milik Pemda Maluku setelah nasib mereka digantung pihak RSUD bertahun-tahun dan nilainya sangat fantastis, capai Rp26 miliar.

Kajati Agoes katakan, pihak Kejati Maluku akan langsung lakukan penyelidikan terkait persoalan tersebut apabila ada indikasi tindak pidana korupsi.

Kajati Maluku, Agoes S. Prasetyo.

“Kalau itu bersifat tindak pidana korupsi, maka itu tidak perlu menunggu laporan, kita akan langsung melakukan penyelidikan,”kata Kajati Agoes S. Prasetyo menjawab wartawan di kantor Kejati Maluku, Ambon, Selasa (19/12/2023) saat coffee morning.

Pengusutan akan dimulai dengan pengumpulan data (Puldata) oleh Tim Intelijen Kejati.

“Kita Puldata dulu oleh penyelidik Intelijen, lalu akan kita tindaklanjuti, sejauh mana pemberitaan tersebut. Jadi nanti dari tim Intelijen yang akan turun,”sambungnya.

Orang nomor satu di Korps Adhyaksa Maluku memastikan persoalan penggunaan keuangan negara dalam pembangunan daerah Maluku akan diawasi betul pihaknya.

“Jadi tidak usah khawatir, kita akan mengawasi jalannya pembangunan di daerah ini dalam rangka mengawasi keuangan negara di Maluku,”tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Senin (18/12/2023), ratusan tenaga kesehatan (nakes) RSUD dr. M. Haulussy Ambon lakukan aksi demonstrasi di rumkit milik Pemda Maluku ini.

BACA JUGA : Ratusan Nakes RSUD Haulussy Ambon Demo Tuntut Hak MerekaA

Aksi ini terjadi secara spontan dengan melibatkan dokter spesialis, dokter umum, para perawat hingga honorer daerah untuk menuntut hak mereka yang belum dibayarkan pihak rumah sakit pelat merah milik Pemda Maluku ini.

BACA JUGA :  Tidak Berkontribusi ke Partai, Kailuhu Bakal di PAW dari DPRD Ambon

Ratusan nakes terpaksa melakukan aksi unjuk rasa setelah mediasi persoalan-persoalan yang mereka alami dengan pihak rumah sakit mengalami jalan buntu. Para nakes mengaku pihak rumah sakit sudah lama mengabaikan kewajibannya baik terhadap dokter umum, dokter spesialis, maupun tenaga perawat.

“Hari ini kami tenaga kesehatan yang bekerja di RSUD Dr M Haulussy melakukan unjuk rasa menuntut perjuangan kami mendapatkan jasa pelayanan yang menjadi hak kami sejak tahun 2020 hingga hari ini yang mencapai Rp26 miliar,” kata salah satu dokter RSUD Haulussy, Winny Leiwakabessy, di Ambon, Senin.

Ia mengatakan dana jasa pelayanan yang belum dibayarkan kepada mereka –kurang lebih 600 pegawai RSUD Dr M Haulussy– mencapai Rp26 miliar, yang terdiri dari jasa layanan BPJS, Medical Check up dan dana COVID-19.

Berbagai upaya telah diperjuangkan agar masalah jasa pelayanan diselesaikan manajemen RS dengan bertanya langsung ke Direktur RSUD DR M Haulussy, baik pada pertemuan-pertemuan komite medik maupun bertanya melalui grup WA Komite Medik.

Selain itu bertemu dengan kepala Inspektorat Provinsi Maluku, kepala dinas kesehatan, anggota DPRD Komisi IV, bahkan ke Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.

Dalam pertemuan dengan DPRD Provinsi Maluku 1 September 2023, telah diperintahkan untuk membayar jasa pelayanan pada 15 November 2023, tetapi hingga hari ini belum dibayarkan.

“Pertanyaan besar kami para nakes adalah jasa pelayanan kami tidak dibayar, sementara stok obat banyak yang kosong, hutang RS tetap banyak. Uang kami kemana?,”ujarnya.

Sementara dr. Isabella Hulisellan SPFK mengatakan, aksi mogok ini akan berlangsung hingga ada kejelasan pembayaran jasa nakes berupa BPJS Kesehatan 2020-2023 sebesar Rp22,5 miliar, Jasa Perda berupa Medical Chek Up (MCU) 2021-2023 Rp2,1 miliar, serta Jasa COVID-19 tahun 2022-2023 Rp1,3 miliar.

BACA JUGA :  KPU Kota Tual Sortir dan Lipat Surat Suara Pilkada 

Penulis : Ruzady Adjis

**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow

No More Posts Available.

No more pages to load.