JAKARTA-Rencana calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk menghapus utang atau memutihkan kredit macet nelayan kecil di Indonesia mendapat respon positif. Langkah memutihkan utang nelayan dinilai dapat mendongkrak kesejahteraan nelayan.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah (Jateng), Riswanto, mengatakan program tersebut positif untuk nelayan. Hanya, kata dia, program ini harus tepat sasaran agar manfaatnya bisa dirasakan oleh nelayan.
“Itu bagus. Tapi harus didasarkan pada data yang akurat, karena untuk membereskan ini juga tidak mudah,” katanya.
Di samping itu, kata Riswanto, batas utang yang akan dihapuskan atau kredit macet yang diputihkan juga harus jelas. Selain itu, apakah yang akan dibereskan adalah hanya utang yang ada di lembaga perbankan resmi atau juga sampai pada utang ke rentenir, tengkulak, dan pengijon.
“Karena masalah nelayan ini kompleks. Utangnya tidak hanya ke bank saja. Nelayan-nelayan kecil yang tidak bankable, mereka terjerat utangnya ke rentenir dan tengkulang yang memberi pinjaman modal untuk melaut,” terang dia.
Ia menegaskan, untuk merealisasikan program ini setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yakni, syaratnya apa, nomilanya berapa, utang di lembaga keuangan resmi, atau hingga ke tengkulak dan pengijon.
Senada disampaikan Ketua HNSI Jawa Timur, Mochamad Nur Arifin (Gus Ipin). Menurutnya, itu program yang sangat bagus dan progresif untuk menyejahterakan nelayan kecil.
“Saya bersyukur kalau itu bisa dilaksanakan. Teman-teman nelayan kecil pasti sangat terbantu, sehingga tidak perlu terjerat ijon yang membuat daya tawar mereka rendah dihadapan offtaker,” kata pria yang juga menjabat sebagai Bupati Trenggalek ini.
Sebelumnya, Capres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo, siap memutihkan utang atau kredit macet seluruh nelayan di Indonesia, jika terpilih jadi Presiden. Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan para akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam acara Food & Agriculture Summit III di IPB International Convention Center Bogor, Selasa (19/12/2023).
“Kalau ingin nelayan sejahtera, maka negara harus hadir agar mereka lebih produktif. Selain pelatihan, pendampingan dan pemberian bantuan alat tangkap atau solar subsidi, satu hal yang bisa dilakukan adalah pemutihan kredit macet para nelayan,” kata Ganjar.
Banyak nelayan yang tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya dari melaut karena memiliki tanggungan. Dari data yang dihimpun, ada sekitar 8,25 persen kredit macet di Indonesia berasal dari sektor perikanan.
“Jumlahnya tidak banyak, sekitar Rp186 miliar. Maka sangat mungkin, kredit nelayan yang macet itu kita hapuskan saja, setelah itu kita bina dan dampingi mereka,” ucapnya.
Maka di sinilah lanjut Ganjar, peran data sangat penting. Satu data Indonesia termasuk di dalamnya data petani dan nelayan harus diwujudkan agar program ini bisa dilaksanakan secara baik, lancar dan tepat sasaran.
“Kalau data kita beres, yang seperti ini tidak sulit dilakukan tindakan afirmatif. Maka saya komitmen, untuk urusan Satu Data Indonesia, biar Ganjar yang bereskan. KTP sakti adalah solusinya,” tegasnya.(***)
