Lima Anggota KPU Aru Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Pilkada Diserahkan Polisi ke Jaksa

oleh
oleh

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Lima orang anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada tahun 2019-2020 diserahkan penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Aru kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penyerahan berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku di Kota Ambon, Rabu (17/1/2024).

Dikutip dari Ambonkita.com group Terasmaluku.com, lima tersangka yang diserahkan penyidik kepolisian ke JPU ini yakni, Ketua KPU Kepulauan Aru, Mustafa Darakay dan empat anggota KPU Kepulauan Aru lainnya, Moh Adjir Kadir, Kenan Rahalus, Vita Putranubun, dan Yosef Labok

Selain tersangka, penyidik juga menyerahkan barang bukti kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada tahun 2019-2020.  Penyerahan tersangka ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Aru, Iptu Andi Amrin dan diterima oleh Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Aru.

Lima Tersangka dan rombongan penyidik kepolisian tiba di Kantor Kejati Maluku Rabu siang. Mereka menggunakan sejumlah unit mobil pribadi. Khusus untuk barang bukti, diangkut menggunakan mobil suzuki DE 1043 AL.

Sempat berkoordinasi dengan piket keamanan dalam, rombongan penyidik dan para tersangka kemudian menuju satuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Maluku untuk memasukan laporan dan tujuan kedatangan.

Hingga berita ini diterbitkan, proses tahap II kasus tersebut masih berlangsung di Kantor Kejati Maluku. Belum ada keterangan resmi baik dari pihak kepolisian maupun kejaksaan.

Namun informasi yang santer beredar di kalangan wartawan, kelima tersangka akan langsung ditahan JPU di Rutan Ambon.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada pada KPU Aru menjerat enam tersangka. Satu diantaranya berinisial AR, selaku sekretaris. AR sendiri sudah lebih dulu diserahkan dan ditahan.

Kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada tersebut dilaporkan PPK ke Polres Aru tahun 2020. Usut punya usut, penyelidikan kasus ini kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan pada tahun 2021.

BACA JUGA :  TMMD 111 : Lampaui Batas Negeri, Wujudkan Mimpi

Setelah naik status penyidikan, Polres Aru mengirim surat kepada BPK RI pada tanggal 6 Juni 2021. Surat dikirim ke BPK untuk diminta dilakukan audit Perhitungan Kerugian Negara (PKN).

BPK RI baru menyelesaikan audit dengan memakan waktu kurang lebih 2 tahun. Hasilnya terdapat kerugian negara pada kasus tersebut. Surat dari BPK terkait hasil PKN baru diterima Polres Aru pada awal Maret 2023.

Berdasarkan hasil audit PKN tersebut, Polres Aru kemudian menetapkan lima orang komisioner dan sekretaris KPU Kepulauan Aru sebagai tersangka.

Editor : Hamdi

**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow

No More Posts Available.

No more pages to load.