Setelah Pelantikan Penjabat Gubernur Maluku Oleh: Rudy Rahabeat, Pebelajar Antropologi Sosial

oleh
oleh
Rudy Rahabeat. FOTO : DOK. PRIBADI

USAI sudah gonjang ganjing dan spekulasi tentang siapa Penjabat Gubernur Maluku setelah Sadali Ie, M.Si, APU dilantik pada hari Jumat, 26 April 2024 di kantor Kementerian Dalam Negeri RI. Tak ada guna lagi membawa luka-luka gonjang ganjing itu di babak baru sejarah sosial politik Maluku ke masa depan. Maka berikut ini ada empat catatan singkat sebagai bahan perenungan selaku warga negara Indonesia dan masyarakat Maluku.

Pertama, marilah berjalan bersama merajut masa depan Maluku. Maluku tidak bisa dibangun oleh satu orang atau sekelompok orang saja. Demikian pula Maluku tidak akan pernah tiba pada tatanan masyarakat yang adil dan makmur, jika kita tidak bersatu dan melangkah bersama. Kita akan kehilangan banyak kesempatan (Kairos) untuk mengejar kemajuan jika energi kita dihabiskan untuk saling menyalahkan dan saling membela diri. Yang diperlukan saat ini adalah kerendahan hati dan kelapangan dada serta kedewasaan untuk saling menopang dan melengkapi dalam semangat budaya leluhur Maluku “ale rasa beta rasa, sagu salempeng dibage dua”.

Jiwa budaya Maluku ini serasa makin terkikis oleh ego sektoral dan kesombongan rohani yang merasa diri lebih benar, lebih asli, lebih saleh, lebih hebat, dan lebih lainnya. Saatnya kita melakukan pertobatan budaya untuk kembali ke jalan yang benar, jalan kemanusiaan dan belarasa lintas batas agama, etnis, budaya, bahasa, status sosial dan seterusnya demi kemaslahatan bersama.

Kedua, mari menyongsong Pilkada yang jujur dan bermartabat. Suka atau tidak suka kita adalah warga negara yang hidup dalam bingkai demokrasi bangsa. Pemilihan kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota beserta wakil-wakilnya, akan melewati prosedur dan tahapan yang sudah digariskan undang-undang. Olehnya, mari bersama-sama memastikan pesta demokrasi ini benar-benar merupakan pesta, bukan huru hara apalagi lelucon politik.

BACA JUGA :  Survei PatraData: Usai Daftar ke KPU Elektabilitas Prabowo-Gibran Naik 10%, Ganjar-Mahfud Turun

Sebagai pesta yang akan berlangsung meriah dan sukses, maka segala kebutuhannya mesti disiapkan dengan baik, entah logistik, sarana prasarana maupun penyelenggara pesta. Di sini peran KPU dan BAWASLU sebagai penyelenggara sangat penting dan strategis. Mereka tidak bisa bekerja sekenanya saja. Mereka diberi mandat dan diberi gaji oleh negara untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan presisi.

Mereka mesti memiliki integritas dan soliditas sehingga benar-benar menyiapkan dan menyelenggarakan pemilihan kepada daerah yang jujur, adil dan damai serta berkualitas. Kita patut memberi apresiasi sekaligus kontrol sosial kepada mereka agar tetap teguh di jalan yang benar. Demikian pula para calon kepada daerah dan tim suksesnya serta pendukung agar tetap menjalankan proses tahapan pemilihan dengan mengutamakan kepentingan bersama dan memegang teguh etika dan moralitas politik yang berkeadaban.

Ketiga, kematangan politik rakyat. Rakyat adalah subjek politik, mereka bukan objek politisasi. Rakyat mesti mandiri dan berdaulat. Tidak mudah dibeli dengan uang merah-merah, atau dengan iming-iming apa saja. Rakyat yang mandiri akan memberi keputusan secara otonom. Mereka akan memilih dengan pertimbangan yang objektif, mencermati rekam jejak dan integritas calon pemimpin. Tidak sekedar memilih berdasarkan kesamaan agama, etnis atau almamater.

Rakyat yang dewasa dan matang secara politik ini membuat ungkapan “vox populi vox dei” suara rakyat suara Tuhan dapat divalidasi. Jika tidak, rakyat yang mudah mengikuti keinginan dan kepentingan politik sektarian tidak lebih dari kerumuhan (crowd) yang akan semakin jauh dari cita-cita luhur Aristoteles, yakni rakyat sebagai “demos” yang memiliki kebebasan dan kemerdekaan politik, bukan dikendalikan elite politik atau oligarki misalnya.

Memang hal ini terkesan terlalu ideal di tengah budaya politik pragmatis dan politik transaksional saat ini. Walau begitu, kita tidak perlu terlampau pesimis, apalagi kehilangan optimisme. Daripada mengutuki gelapnya malam lebih baik nyalakan sebatang lilin, demikian kata-kata bijak ini perlu kita batinkan dan hidupi bersama.

BACA JUGA :  Lomba Arumbai Pesta Teluk Ambon Ricuh, Warga Banda Protes Keputusan Panitia

Keempat, menopang tugas Penjabat Gubernur Maluku. Seperti arahan Mendagri saat pelantikan penjabat Gubernur, maka paling kurang ada empat hal yang ditekankan. Pertama, tidak boleh memutasikan pegawai, kecuali seizin Mendagri, tidak boleh melakukan kebijakan strategis yang berbeda dengan pejabat sebelumnya tanpa seizin Mengdagri, tidak boleh melakukan pemekaran daerah, serta bersikap netral dalam pilkada.

Aksentuasi ini sekaligus menunjukan posisi dan peran penjabat Gubernur yang cukup menentukan pada “masa transisi” menuju pemilihan kepada daerah. Olehnya kita perlu mendoakan dan menopang penjabat Gubernur agar dapat melaksanakan tugasnya dengan amanah dan didukung oleh jajarannya yang solid dan berdedikasi. Semuanya ini semata-mata untuk kepentingan bersama, untuk kemajuan Maluku.

Demikian beberapa catatan singkat seorang warga masyarakat yang meyakini bahwa Maluku akan terus berkembang dan maju, apapaun tantangan dan kesulitan yang sedang dihadapi. Maluku harus terus melaju di tengah derasnya perubahan zaman di era disrupsi dan transformasi digital yang kian mengglobal. Hanya dengan cinta dan komitmen yang kuat, kita akan melangkah bersama tanpa ada yang tertinggal (no one left behind) atau seirama Bob Marley dengan sedikit improvisasi “no human, no cry”. ! (RR)

**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow

No More Posts Available.

No more pages to load.