Terpidana Korupsi Dana Desa Negeri Abubu Dieksekusi ke Lapas

oleh

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Marthinus Lekahena, terpidana kasus korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Saparua, Selasa (11/6/2024).

Marthinus merupakan terpidana korupsi DD dan ADD pada Negeri Abubu, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018.

Eksekusi dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pada Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua terhadap Marthinus ini berdasarkan dengan Surat Perintah Putusan Pengadilan (P-48) Nomor PRINT- 85/Q.1.10.1/Fu.1/06/2024 tanggal 3 Juni 2024; menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukannya.

“Hasil dari Putusan Mahkmah Agung Nomor 2330 K/Pid.Sus/2024 menyatakan menolak permohonan kasasi dari Terdakwa Marthinus Lekahena,”ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku, Ardy di Ambon, Selasa.

Koruptor yang satu ini sebelumnya berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Ambon sejak tanggal 8 Maret 2023.

 

“Selanjutnya Marthinus akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Saparua untuk menjalani masa hukuman,”sambungnya.

Dijelaskan, Putusan MA juga memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023 PT AMB tanggal 16 November 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb tanggal 27 September 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Marthinus.

MA menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara
selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00.

“dengan ketentan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,”jelasnya.

Selain itu, terpidana juga dihukum membayar Uang Pengganti sebesar Rp 825.560.425,00, dengan ketentuan
jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan
sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta
benda milik terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang
pengganti tersebut.

BACA JUGA :  Nenek 74 Yang Dirawat di RST Ambon Positif COVID-19

“dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 tahun,”tandasnya.

Penulis : Ruzady Adjis

**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow

No More Posts Available.

No more pages to load.