Bendahara Sekwan MBD Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi dan Langsung Ditahan

oleh

TERASMALUKU.COM,-AMBON-SONL, Bendahara Sekretariat DPRD (Sekwan) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Pembayaran Rapelan Gaji PNS tahun 2013 dan 2014.

SONL jadi tersangka setelah sebelumnya 4 jam diperiksa Tim Penyidik Kejaksaan Negeri MBD, Selasa (2/7/2024). Pemeriksaan lakukan di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon.

Pasca jadi tersangka, SONL langsung dijebloskan ke jeruji besi di Rumah Tahanan (Rutan) Waiheru Ambon.

“SNOL ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan nomor Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-01/Q.1.18/Fd.2/07/2024 tanggal 2 Juli 2023 SP Penahanan Nomor Print: 01//Q.1.18/Fd.2/07/2024 tanggal 2 Juli 2024,”ungkap Kepala Kejari MBD, Hendri Somantri melalui Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy, dikonfirmasi Selasa.

Dijelaskan, pada Tahun 2013 tersangka SONL melakukan permintaan pembiayaan bagi kepentingan rapela gaji pegawai bulan November Tahun 2012, dan kemudian permintaan tersebut disetujui oleh Dinas Keuangan Dan Aset Kabupaten MBD, sehingga diterbitkan SP2D Nomor : 505/SP2D/BUD/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 senilai Rp851.900 untuk Keperluaan pembayaran repelan gaji tersebut.

Faktanya, terdapat kesalahan nilai/nominal pemindahbukuan sehingga dana/anggaran yang masuk ke rekening Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 24 Juni 2013 dari Rekening Kas Umum Daerah adalah senilai Rp851.900.000,-.

Uang itu dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak tertuang dalam DPA dan tidak sesuai dengan peruntukannya, serta melakukan transfer ke rekening pribadi tersangka (Bendahara Sekretariat DPRD-red).

“Penetapan (status tersangka terhadap SONL) itu juga dikarenakan penyidik saat pemeriksaan terdapat fakta dugaan tindak pidana korupsi yakni terdapat selisih lebih anggaran yang tidak dilaporkan dan tidak dipertanggungjawabkan oleh tersangka yang merupakan Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya,”terangnya.

BACA JUGA :  Kisah Janda Tukang Cuci di Ambon Berjuang Hidupi Tiga Putrinya, Dua Orang Tunagrahita

Akibat perbuatan tersangka, akibatkan kerugian negara senilai Rp576.916.502.

“SONL tidak dapat di Mempertanggungjawabkan selisih kurang bayar tersebut sehingga terjadi kerugian negara adalah senilai Rp576.916.502,”bebernya.

Tak hanya itu saja, sebagai wajib pungut pajak, tersangka tidak menyetorkan seluruh pajak yang telah dipungut meliputi objek Pajak PPH21, PPH22, PPH23, PPn antara lain sebagai berikut : pada Tahun 2012 senilai Rp222.746.888, pada Tahun 2013 senilai Rp276.018.406, pada Tahun 2014 senilai Rp111.746.406.

Sehingga total Temuan Pajak Tahun 2012-2014 yang tidak disetorkan adalah senilai Rp611.387.552.

“Temuan tersebut kemudian diperkuat dengan Laporan Hasil Audit (LHA) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Oleh Pihak Auditor Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor :B- 06/Q.1/H.III/06/2024 Tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya dari hasil auditing yang dilakukan terdapat kerugian Keuangan Negara Senilai Rp. 1.188.304.054,”ungkapnya.

Tersangka akan ditahan di Rutan Waiheru selama 20 hari kedepan.

“Tersangka langsung dieksekusi ke Rutan Waiheru sambil tunggu proses tahap 2 dan pelimpahan berkas ke pengadilan untuk disidangkan. Jadi tersangka akan ditahan selama 20 hari terhitung hari ini,”tandasnya.

Penulis : Ruzady Adjis

**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow

No More Posts Available.

No more pages to load.