Coklit Data Pilkada Malteng Sudah 86 Persen, Baru Saparua Timur yang Selesai

oleh
oleh

TERASMALUKU.COM,-MASOHI– Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di kabupaten Maluku Tengah (Malteng) telah mencapai 265.521 jiwa atau sekitar 86 persen.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malteng Abdurrahim Lesnusa menyebutkan, Coklit yang dilakukan petugas Pantarlih berlangsung di 19 kecamatan.

“Dari 19 kecamatan itu yang sudah selesai baru di Kecamatan Saparua Timur,” kata Ketua KPU Malteng Abdurrahim Lesnussa di Masohi, Senin (8/7/2024).

Ia mengaku setelah coklit maka data tersebut akan dijadikan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS). KPU menekankan pentingnya koordinasi antara Petugas Pantarlih, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Kita tekankan kepada teman-teman baik Pantarlih maupun PPK untuk tetap berkoordinasi. Koordinasi ini agar yang sudah selesai di coklit keluarga-keluarga yang beda TPS di data lagi untuk menjadi satu TPS saja,” ujar Abdurrahim Lesnussa.

Abdurrahim menyebutkan kapasitas TPS di Pilkada nanti akan berbeda dengan pada saat pemilihan legislatif kemarin. “Kalau Pileg satu TPS hanya 300 pemilih. Sekarang di Pilkada tidak, maksimal TPS itu paling tinggi 600 pemilih. Jadi TPS nya makin berkurang,” ungkapnya.

Abdurrahim menyampaikan terhadap warga yang sudah tidak ada, harus dibuat keterangan dari desa. Keterangan ini akan dibawakan ke KPU Maluku kemudian diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ini dilakukan agar nama orang yang telah meninggal dunia tidak tercantum dalam daftar pemilih Pilkada 2024.

Sekedar tahu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan (adminduk) terbaru, setiap kematian wajib dilaporkan oleh RT ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) kabupaten/kota secara berjenjang kepada RW, kelurahan/desa, dan kecamatan, paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.

BACA JUGA :  Rumah dan Apartemen Tagop Disita KPK

Namun, sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 (UU Adminduk), setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili ke dinas dukcapil kabupaten/kota 30 hari sejak tanggal kematian. (Vide UU No. 23/2003 Pasal 44 ayat 1)

Penulis: Nair Fuad

**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow

No More Posts Available.

No more pages to load.