TERASMALUKU.COM,-AMBON-Hingga 2024 ini, masih ada sekitar 20 Puskesmas di Provinsi Maluku tidak miliki dokter umum.
Jumlah Puskesmas di Maluku ada 284 tersebar di 11 kabupaten/kota.
Di lain sisi, setiap periodenya, Universitas Pattimura Ambon melalui Fakultas Kedokterannya lahirkan 20 hingga 30 dokter baru.
Atas kondisi ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Maluku angkat bicara.
“Kalau mau dibilang ini persoalan yang miris, di Provinsi Maluku sendiri kita punya Fakultas Kedokteran yang setiap tahunnya menghasilkan tenaga dokter. Data yang ada sekarang sumber data dari BPJS Kesehatan, kurang lebih 20 puskesmas di Provinsi Maluku yang tidak ada dokter umum,”kata Ketua IDI Wilayah Maluku, dr. Saleh Tualeka, SpM.,M.Kes diwawancarai Jumat (9/8/2024) di Ambon.
Rincian Puskesmas yang tak miliki dokter umum ini yaitu 8 puskesmas yakni Rumah Lewang Besar, Letwurung, Lebelau, Lurang, Watuwei, Latalola Besar, Ilwaki dan Wulur di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Kemudian 4 puskesmas yakni Kamarian, Inamosol, Tahalupu, Tomalehu Timur di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), 2 Puskesmas di Kabupaten Maluku Tengah masing-masing Jasirah Tenggara dan Saparua dan 2 puskesmas masing-masing Matahollat dan Hoor di Maluku Tenggara.
Serta Puskesmas Waimulang di Kabupaten Buru Selatan, Puskesmas Marlasi di Kepulauan Aru, Puskesmas Ermyau Sormudi di Kepulauan Tanimbar dan Puskesmas Ngadi di Kota Tual.
Kalau dilihat dari data jumlah lulusan FK Unpatti yang totalnya sudah lahirkan 430 dokter dengan lulusan tiap periode 20 sampai 30, kata dia harusnya tidak ada lagi persoalan kekurangan dokter umum di puskesmas Maluku.
“Saya kira ini angka yang sangat cukup untuk bisa memenuhi (kebutuhan tenaga dokter umum),”ujarnya.
Olehnya itu, Pemerintah Daerah di Maluku diminta untuk lebih serius memperhatikan persoalan ini dan optimalkan lulusan dari FK Unpatti Ambon.
“Sekarang tinggal bagaimana pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk bisa menganggap bahwa persoalan ketersediaan dokter umum di puskesmas itu adalah kebutuhan wajib untuk pelayanan dasar kepada masyarakat,”imbuhnya.
Kebijakan pembangunan kesehatan di kabupaten/kota harus jadi prioritas entah itu melalui tenaga dokter kontrak maupun kebijakan nusantara sehat daerah.
Karena seharusnya semua puskesmas itu sudah harus tersedia dokter umum untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Jangan lagi ada puskesmas yang ketika masyarakat datang itu tidak ada dokter. Jadi hal yang sebenarnya tidak lagi terjadi di Provinsi Maluku,”tandasnya.
Penulis : Ruzady Adjis
**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow
