TERASMALUKU.COM,-AMBON-Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) saat ini jadi trend dalam penyelenggaran birokrasi pemerintahan daerah termasuk di Provinsi Maluku.
BACA JUGA : Cagub Hendrik Lewerissa Soal Tata Kelola Pemerintahan : Sangat Penting dan Prioritas
Tingginya perilaku KKN baik dalam aspek pelayanan publik maupun pemerintahan jadi salah satu materi pertanyaan yang dilempar kepada 3 Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Maluku Tahun 2024 saat Debat Publik Pertama yang dihelat Sabtu (26/10/2024).
BACA JUGA : Debat Terbuka Jilid I Pilgub Maluku 2024, Ini Visi Misi 3 Paslon
Menjawab pertanyaan apa langkah startegis yang dilakukan untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang bebas KKN, Calon Wagub Maluku dari Paslon Nomor Urut 3, Abdullah Vanath mengatakan setidaknya ada dua pendekatan.
Yang pertama adalah pencegahan dimulai good governance, karena birokrasi yang bersih itu bisa mencegah dan yang kedua adalah penegakan hukum.
“Pemimpin itu selain mampu memimpin dia adalah panutan. Pemimpin harus menjadi teladan, teladan tentang pencegahan korupsi itu dimulai dari pemimpin itu sendiri,”tutur Vanat menjawab didapingi Cagub Hendrik Lewerissa.
Masih kata Vanat, penegakan hukum juga penting agar memberikan efek jera. “Dan itu (korupsi) menjadi penyakit sosial yang besar karena kita membutuhkan anggaran yang besar untuk kepentingan rakyat dan jika dari sebagian anggaran itu dikorupsi, itu akan menurunkan kapasitas fiskal kita untuk melayani kepentingan rakyat,”sambung mantan Bupati SBT ini.
Tanggapi jawaban Vanath, Cawagub Paslon Nomor Urut 1, Mukti Keliobas katakan korupsi bukan hanya dilakukan pimpinan, tapi juga oleh bawahan. Ini sering terjadi di mana-mana.
“Jadi korupsi harus diberantas oleh semua stakeholder baik itu pemimpinnya, masyarakatnya, dan yang dipimpin ASNnya itu juga yang penting ditambah seluruh stakeholder harus berikan peranan untuk berantas korupsi,”tutur Mukti.
Cawagub Paslon Nomor Urut 2, Michael Wattimena katakan ada dua aspek menyangkut pemberantas KKN.
“Jika sistem bagus tapi orangnya nggak bagus maka itu ambivalen, dua-duanya harus berjalan paralel, untuk itu maka dalam proses rekrutmen harus kita berdasarkan kualifikasi dan kinerja scara adil, akuntabel dan transparan ini menjadi hal yang penting dari aspek sistem,”ucap Michael.
Kalau dari aspek manusianya, maka harus lakukan monitoring dan evaluasi secara ketat sehingga mendapatkan value yang sesuai dengan harapan.
Jawaban Mukti dan Michael kemudian ditanggapi Cawagub Paslon Nomor Urut 3 Abdullah Vanat.
“Yang disampaikan itu sama saja, pemimpin itu menjadi teladan. Pak Michael soal pengawasannya saja, tapi budaya malu itu penting Pak,”ucap Vanat.
“Saya bisa mengerti Cawagub Nomor 2 bisa sampaikan begitu karena Cagubnya itu mantan Gubernur. Sekarang tinggal masyarakat bisa melihat saja, apakah yang kemarin itu sesuai dengan pernyataanya atau tidak, itu aja, itu pelajaran paling berharga, jika kemarin itu A maka hari ini disebut A itu adalah yang benar, ok terimaksih,”tandas Vanat.
Penulis : Ruzady Adjis
**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow
