TERASMALUKU.COM,-AMBON-Dibutuhkan kemampuan fiskal daerah yang memadai untuk dapat membiayai pembangunan infrastruktur konektivitas kepulauan dan peningkatan masyarakat secara merata dan berkeadilan di Provinsi.
Maluku miliki luas wilayah yang cukup besar dibarengi kendala geografis yang tidak mudah, di lain sisi kemampuan fiskal daerah atau APBD juga terbatas sehingga jadi tantangan tersendiri dalam pemertaan pembangunan infrastruktur.
Persoalan pemerataan pembangunan infrastruktur ditengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah ini jadi salah satu poin pertanyaan dalam Debat Pamungkas Calon Gubernur-Wakil Gubernur Maluku Tahun 2024 yang dihelat Sabtu (23/11/2024).
Untuk mengatasi persoalan ini, Cagub Paslon Nomor Urut 3, Hendrik Lewerissan didampingi Cawagub Abdullah Vanath katakan dibutuhkan skema pembiayaan alternatif yang lebih soluktif dan inovatif.
“Kita sadari betul bahwa ruang fiskal pembiayaan untuk pemerintah provinsi Maluku sangat terbatas, pajak daerah kita dan retribusi itu juga tidak sebagaimana yang kita harapkan. Oleh karena itu kita memang membutuhkan skema pembiayaan lain,”
Dipaparkannya, skema pembiayaan altrnatif ini seperti bekerjasama dengan lembaga-lembaga pembiayaan, lembaga bank dan non bank, bekerjasama dengan daerah lain, dan juga dengan pihak swasta dan atau perangkat sektor karena itu memungkinkan pemerintah memilik sumber pendanaan yang lain.
“Kita punya modal, kita punya aset, aset kita bisa kita gunakan sebagai jaminan untuk kita pemerintah melakukan upaya-upaya finance project untuk mendapatkan pendanaan yang cukup. Jadi memang kita sadar betul mesti ada langkah inovasi oleh pemerintah,”ucap Hendrik menjawab pertanyaan seputar persoalan tersebut saat Debat.
Masih kata Hendrik, kalau pemerintah tergantung hanya kepada APBD saja apalagi terbanyak bergantung pada dana transfer dari pusat, maka tentu saja sangat terbatas.
“Tidak mungkin kita membiayai pembangunan infrastruktur terutama di kawasan tertinggal terluar terdepan atau 3T karena kita punya ruang fiskal sangat sempit. Tidak ada cara lain kecuali melakukan pembiayaan alternatif,”sambungnya.
Lanjut Hendrik menambahkan, langkah-langkah yang ia sebutkan diawal tadi adalah solusi yang dapat dilakukan. “Karena itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah,”tandasnya.
Penulis : Ruzady Adjis
**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow
