Kehadiran Bupati baru di Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi momentum penting untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan adil. Di tengah berbagai dinamika politik dan pembangunan, penting bagi kepemimpinan baru untuk menegaskan komitmennya dalam melindungi dan menghormati kedaulatan masyarakat adat setempat.
Wilayah Seram Bagian Barat merupakan tanah yang telah lama dihuni oleh masyarakat adat dengan berbagai tradisi, yang unik. Kearifan lokal ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari identitas masyarakat.
Sejarah panjang keberadaan mereka mencerminkan hubungan harmonis dengan alam, di mana setiap elemen lingkungan dihargai dan dilindungi.
Dalam konteks ini, kedaulatan masyarakat adat bukan semata-mata hak atas tanah atau wilayah, melainkan juga hak untuk menentukan dan melestarikan budaya serta tradisi mereka. Mengabaikan atau “membunuh” kedaulatan ini berarti meruntuhkan fondasi yang telah menopang eksistensi dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat selama berabad-abad.
Tantangan yang dihadapi pun tidaklah sepele. Modernisasi dan arus globalisasi sering kali membawa tekanan terhadap nilai-nilai lokal. Namun, dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya dan sosial, Bupati baru dapat menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai sumber konflik.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga melestarikan tradisi, bahasa, dan kearifan lokal yang telah menjadi identitas bangsa.
Bupati baru memiliki tantangan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan modernisasi dan perlindungan nilai-nilai lokal. Dalam menghadapi tekanan investasi dan tuntutan pembangunan yang cepat, kebijakan-kebijakan yang dibuat harus benar-benar mempertimbangkan aspirasi dan hak-hak masyarakat adat. Dialog terbuka antara pemerintah daerah dengan perwakilan komunitas adat menjadi kunci untuk menemukan solusi yang mengakomodasi kedua belah pihak.
Keterlibatan aktif masyarakat adat dalam perumusan kebijakan akan menghasilkan program pembangunan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan kultural.
Prinsip Keadilan Sosial dan Inklusivitas tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak-hak masyarakat adat. Setiap kebijakan pembangunan harus dilandasi dengan prinsip keadilan, yang berarti bahwa tidak ada satu pun kelompok yang dirugikan atau diabaikan.
Bupati baru perlu memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil mampu mengakomodasi aspirasi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari komunitas adat. Inklusivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan akan menjamin bahwa keberagaman budaya menjadi kekuatan, bukan sumber konflik.
Saya menyarankan bahwasannya Sebagai kepala daerah, Bupati baru harus memiliki peran strategis dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang adil serta inklusif seperti Pertama Mengedepankan Dialog dan Musyawarah, Kedua Mendorong Kebijakan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal, Ketiga Melindungi Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam, Keempat Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan, dan Kelima Menjamin Keadilan Sosial melalui Regulasi yang Tegas.
Oleh sebab itu Bupati baru di Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan modern dan pelestarian kedaulatan masyarakat adat.
Opini “jangan membunuh kedaulatan masyarakat adat” harus menjadi prinsip dasar dalam setiap kebijakan yang diambil. Melalui dialog terbuka, kebijakan berbasis kearifan lokal, perlindungan hak atas tanah, serta peningkatan partisipasi masyarakat, diharapkan dapat terwujud pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Kedaulatan masyarakat adat saka mese nusa bukanlah hal yang bisa dinegosiasikan atau dikompromikan demi kepentingan ekonomi semata. Justru, keberadaan dan kearifan lokal yang mereka miliki merupakan aset berharga yang dapat mendukung pembangunan holistik dan harmonis.
Dengan kepemimpinan yang visioner, transparan, dan responsif terhadap aspirasi rakyat, Kabupaten Seram Bagian Barat dapat menjadi contoh sukses dalam menjaga integritas budaya sekaligus mendorong kemajuan ekonomi.
Saya mengharapkan bahwa Bupati baru dapat mengemban amanat dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya sebagai pemimpin administrasi, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai luhur yang telah menjadi identitas masyarakat adat.
Dengan demikian, masa depan saka mese nusa akan semakin cerah, di mana pembangunan dan tradisi berjalan seiring dalam harmoni yang berkelanjutan.
Oleh: Muhammad Ali Suneth, Pemerhati Masyarakat Adat.
