TERASMALUKU.COM,-BULA-Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Maluku, Abdul Azis Yanlua mengatakan, telah menerima aspirasi masyarakat Kecamatan Siwalalat.
Aspirasi masyarakat Kecamatan Siwalalat itu diterima, saat Komisi I DPRD yang dipimpin Abdul Aziz Yanlua, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di kecamatan setempat.
“Semua hasil kunjungan lapangan sudah kami tapung aspirasinya,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu, saat dikonfirmasi wartawan via pesan WhatsApp, pada Minggu, (09/03/2025).
Anggota Legislatif (Aleg) dua periode ini menjelaskan, masyarakat Kecamatan Siwalalat mengharap Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) definitif.
Untuk itu, kata Yanlua, masyarakat mengharapkan pemilihan Kepala Desa definitif segara dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT dibawah kepemimpinan Bupati Fahri Husni Alkatiri dan Wakil Bupati M. Miftah Thoha R. Wattimena.
“Kemudian keluhan dari penjabat kepala desa soal penyelenggaraan pemilihan kepala desa definitif diharapkan untuk dipercepat oleh Pemerintah Kabupaten,” ucap Yanlua.
Tak hanya itu, masyarakat juga mengeluhkan adanya tiga perusahaan yang saat ini beroperasi di Kecamatan Siwalalat. Tiga perusahaan ini akan bergerak dibidang perkebunan sawit dan tebu. Dengan rencana memanfaatkan lahan sebesar 250 ribu hektare.
“Sebagai ketua komisi, saya akan menginterupsi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan masuknya perusahan tersebut di siwalalat,” tegas Yanlua dengan nada suara yang keras.
Karena menurut Yanlua, PT. Fisqa Mulia Maha Karya, dengan dua sub perusahan itu, selain dari mengeksploitasi hutan produksi milik rakyat, juga menciptakan konflik sosial akibat lahan-lahan milik rakyat dikuasai oleh pihak perusahan.
“Oleh karena itu semua catatan baik soal penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan dan soal investasi company di bidang perkebunan, akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah untuk di perhatian secara baik,” ujarnya.
Untuk diketahui, selain menerima keluhan masyarakat, dalam Kunker yang didampingi langsung Ketua DPRD Risman Sibualamo sebagai koordinator Komisi I, juga ditemukan sejumlah masalah lain.
Diantara, kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantor Kecamatan Siwalalat. Selain itu, ditemukan kekosongan pada beberapa bidang di struktur pemerintahan kecamatan.
“Tentu, hal ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di tingkat kecamatan,” katanya. (SP-01)
**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow
