Oleh : Revaldo Pravasta Julian Mb Salakory, Pendeta Gereja Protestan Maluku
Indonesia tahun 2025 menghadapi problem efisiensi anggaran dengan tujuan supaya program makan gratis sukses. Prabowo mengatakan “efisiensi anggaran akan memberi dampak positif bagi masyarakat”, namun kebijakan presiden baru mendapat perlawanan oleh banyak pihak. Mahasiswa turun kejalan untuk melakukan aksi demo sebagai ketidakpuasan mereka dengan kebijakan tersebut. Menurut saya kebijakan efisiensi anggaran mesti dianalisis sebelum diterapkan, sebab berdampak terhadap rakyat kecil.
Indonesia tergolong negara yang memiliki ragam pulau dengan kekayaan alam yang luarbiasa, akan tetapi Pada bulan September 2024, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 8,57% dari total populasi. Angka ini menurun 0,46% poin dibandingkan Maret 2024 dan 0,79% poin dibandingkan Maret 2023. Robyn Eversole dalam bukunya Indigenous peoples and poverty an international perspective mengatakan masalah masyarakat dalam skala internasional memiliki kemiripan misalnya masyarakat kehilangan tanah, pendapatan ekonomi yang minim, tantangan kesehatan, kekerasan, kehilangan adat tradisional, dan sebagainya (Eversole et al, 2005). Sejalan dengan Eversole kemiskinan akan membawa bencana terhadap masyarakat di Indonesia.
DAMPAK NEGATIF DAN TANTANGAN MASYARAKAT MISKIN TANPA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Persentase angka kemiskinan setiap wilayah antara lain: Kalimantan: 5,44%, Jawa: 8,48%, Sumatera: 8,97%, Sulawesi: 9,59%, Bali dan Nusa Tenggara: 12,72%, Maluku dan Papua: 19,39%. Berdasarkan persentase angka kemiskinan wilayah Indonesia Timur mencapai angka tertinggi daripada Indonesia Barat. Menurut saya wilayah Indonesia Timur mengalami kemiskinan akibat minim pembangunan SDM dan Infrastruktur fisik.
Penulis melihat dampak negatif efisiensi anggaran terhadap masyarakat di wilayah Maluku, kebijakan pembangunan jalan tidak dapat terealisasi akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat. Sebelum efisiensi anggaran diterapkan, masyarakat di wilayah pegunungan Pulau Seram mendapat perlakuan tidak menyenangkan, pemerintah tidak memperdulikan pembangunan infrastruktur jalan. Menurut saya pembangunan infrastruktur jalan membantu perekonomian masyarakat di wilayah pegunungan Pulau Seram. Efisiensi anggaran seyogianya tidak dapat diterapkan di wilayah yang membutuhkan dana anggaran untuk membantu pembangunan di wilayah mereka.
Masyarakat di Maluku tergolong wilayah yang miskin, beberapa desa misalnya Abio akibat infrastruktur jalan yang tidak memadai. Masyarakat harus berjalan kaki dengan perkiraan waktu 10-12 jam untuk menjual hasil alam mereka. Dapat dilihat jalan yang rusak membuat warga kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Keadaan miris yang pernah terjadi ketika ada masyarakat yang sakit, dan butuh penangan medis, masyarakat bergotong royong untuk memikul orang sakit secara bergantian sampai ke rumah sakit. Ketidakberpihakan terhadap kelompok masyarakat adat di negeri Abio, berawal sejak pemerintah memberi izin kepada perusahan kayu PT Wahana Sejahtera beroperasi di wilayah negeri Abio. Penderitaan masyarakat, terus berlanjut ketika mereka sempat bersitegang dengan pemerintah terkait wilayah hutan lindung, pasca masyarakat menolak perusahan tersebut beroperasi.
Penulis melihat pembangunan infrastruktur jalan menjadi tanggung jawab utama pemerintah demi membantu sosial ekonomi masyarakat adat. Kesejahteraan masyarakat adat, bukan hanya bagian dari pemenuhan kebutuhan primer, melainkan pemenuhan infrastruktur jalan sebagai hak warga negara. Dewasa ini tantangan terberat masyarakat, ketika generasi muda disana kesulitan untuk menggapai masa depan. Masyarakat Abio hanya memiliki satu sekolah dasar YPPK DR. J.B Sitanala milik Gereja Protestan Maluku, sedangkan untuk melanjutkan sekolah menengah pertama dan menengah atas mereka harus melanjutkan studi di Sanahu dan Elpaputih.
Dengan demikian tiga dampak yang dirasakan masyarakat pegunungan antaralain pertama, ekonomi masyarakat pegunungan terkendala dengan ketiadaan infrastruktur jalan. Kedua, hal tersebut menjadi tantangan untuk mengubah nasib mereka untuk meraih pendidikan tinggi. Ketiga, kendala infrastruktur jalan mengakibatkan masyarakat sulit untuk berobat jika mereka sakit. Efisiensi anggaran tentu mendiskreditkan masyarakat kecil, masyarakat mengharapkan pemimpin yang berpihak bagi mereka. Menurut penulis pemantauan anggaran lebih efektif daripada efisiensi anggaran. Pemerintah pusat hingga daerah seharusnya melakukan pemantauan terhadap penyelewengan anggaran dana desa, serta kasus korupsi yang merajalela di Indonesia. (***)
**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow
