TERASMALUKU.COM,-AMBON– Kejaksaan Tinggi Maluku melalui Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Bidang Intelijen, bersama Universitas Pattimura (Unpatti) melakukan penandatangan pakta integritas, Selasa (10/6/2025).
Selain Unpatti, penandatangan pakta integritas juga dilakukan Kejati Maluku dengan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Wonreli, Kelas III Dobo dan Kelas II Saumlaki.
Penandatangan Pakta Integritas bertujuan untuk meminimalisir adanya praktek penyimpangan dan mempercepat Pembangunan Proyek Strategis sesuai target operasi yang ditetapkan Tim PPS pada Bidang Intelijen Kejati Maluku.
Kajati Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo, di sela-sela penandatangan pakta integritas tersebut menyampaikan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Proyek Strategis Daerah (PSD). Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004.
“Dalam pelaksanaan pembangunan PSN maupun PSD, kami dituntut untuk terlibat sepenuhnya dalam menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan di Indonesia, terlebih khususnya bagi kami di Provinsi Maluku,” ungkapnya.
Agoes menegaskan pihaknya akan turun ke lokasi mengecek setiap perkembangan pelaksanaan pekerjaan, sekaligus mengantisipasi kemungkinan adanya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT). Hal ini dilakukan agar mudah diminimalisir sejak dini.
“Dengan kewenangan yang diberikan melalui Bidang Intelijen, Kami memastikan pembangunan proyek strategis yang ada di Provinsi Maluku, baik PSN maupun PSD dapat berjalan lancar dan bisa selesai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, guna mendukung dan menyukseskan program pembangunan strategis dan penguatan iklim investasi,” jelasnya.
Rektor Unpatti Prof. Dr. Freddy Leiwakabessy, sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berharap Kejati Maluku dapat mengawal proyek pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025.
“Kami berharap Kejaksaan Tinggi Maluku dapat mendampingi pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung pembelajaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang sementara ini kami laksanakan, semoga semuanya berjalan baik tanpa hambatan,” harapnya.
Beberapa Satker pada Kementerian Perhubungan Laut yakni UPP Kelas III Wonreli, Kelas III Dobo dan Kelas II Saumlaki juga mengusulkan pendampingan proyek yang sementara dilaksanakan di tahun ini.
Kepala UPP Kelas III Wonreli, Mohamad Yahya mengusulkan pendampingan proyek Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Mahaleta dan Pelabuhan Laut Erai yang bersumber dari anggaran SBSN tahun 2025.
Kepala UPP Kelas III Dobo, Ruswan Wusurwui, mengusulkan pendampingan proyek Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Dobo. Sementara Kepala UPP Kelas II Saumlaki, Rodriego O. Diaz, mengusulkan pendampingan proyek Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Tepa, yang keduanya juga bersumber dari anggaran SBSN tahun 2025.
Husen Toisuta
**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow
