TERASMALUKU.COM,-AMBON-Badan Gizi Nasional (BGN) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) terus melakukan upaya dalam menjaga dan menyiapkan ketahanan pangan dengan memenuhi kebutuhan gizi di daerahnya.
“Kami melihat keseriusan ini di pemerintah Provinsi Maluku Utara dan kabupaten/kota dalam menjaga serta menyiapkan siklus ketahanan pangan di wilayah Malut,” kata Kepala BGN RI, Dadan Hindayana, saat konferensi pers seusai acara Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan Malut 2025 di Ternate, Rabu (20/8/2025).
Dia menyampaikan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di Malut disertai keragaman pangan potensi lokalnya kesatuan dengan pemenuhan gizi di masing-masing wilayah Malut.
“Ini akan berakibat positif pada naiknya ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Juga akan terjamin ketersediaan produknya serta akan lebih banyak bervariasi dan secara nasional akan lebih mudah,” katanya.
Meski demikian, lanjutnya, saat ini masih sekitar 80 persen produk pertanian di Malut berasal dari luar daerah. Oleh karena itu dengan adanya program MBG ini penting itikad untuk swasembada pangan semakin kuat dan menjamin pembelian produk-produknya dari para petani lokal, sehingga petani akan lebih bersemangat untuk melakukan produksinya.
Sementara itu terkait dengan harga tinggi produksi pangan, Kepala BGN menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengatur dalam petunjuk teknis (Juknis) bahwa daerah-daerah yang mengalami kemahalan tersendiri itu akan dihitung berdasarkan indeks kemahalan.
“Untuk Malut, kami berharap dari Pemprov Malut dapat mengeluarkan indeks kemahalannya, sehingga dapat menjadi patokan dalam mengeluarkan biaya yang melebihi angka rata-rata,” ujarnya.
Selain itu menyangkut dengan sebagian dapur-dapur MBG yang belum memiliki sertifikasi, dia mengatakan untuk langkah pertama ini pelaksanaan dulu kemudian dilakukan intervensi dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Baru tahun depan akan dilakukan sertifikasi dan akreditasi.
“Tahun 2025 ini yang penting ada dulu semuanya, tapi dengan standar yang telah ditetapkan dan memenuhi aspek higienis, nyaman pangan dan tentu saja perlu kerja sama dari pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) yang akan melihat kelayakan dari aspek kesehatannya,” tuturnya.
Di akhir Oktober ini seluruh satuan pelayanannya sudah bisa dibangun, dan November sudah seluruh calon penerima manfaat di Malut mulai dari ibu hamil, ibu menyusui dan balita serta anak sekolah dapat menerima manfaat program ini.
Pewarta : Abdul Fatah/Antara
Editor : Zaenal Abidin
**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow
