TERASMALUKU.COM-MASOHI-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tengah dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat menggelar rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS RAPBD menjadi KUA PPA RAPBD 2026 di Masohi, Kamis (20/11/2025).
“Penandatanganan kesepakatan ini merupakan bagian penting dari proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026. Melalui kesepakatan ini, kita menyelaraskan prioritas pembangunan, kebijakan anggaran, serta kapasitas fiskal daerah untuk tahun mendatang,” kata Bupati Zulkarnain Awat Amir dalam sambuatanya yang di bacakan Sekda Maluku Tengah, Rakib Sahubawa
Dikatakan tahun Anggaran 2026 bukanlah tahun yang mudah bagi kita. Pengurangan Transfer ke Daerah oleh Pemerintah Pusat memberikan dampak langsung terhadap kapasitas fiskal di daerah ini.
Lanjutnya ia mengatakan, ruang fiskal menjadi lebih sempit, sementara tuntutan pelayanan publik dan agenda pembangunan daerah tetap harus jalankan secara optimal oleh Pemkab Maluku Tengah.
“Dalam kondisi tersebut, kami bersyukur Pemerintah Daerah dan DPRD telah menyepakati arah kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Rakib
“Kesepakatan ini menunjukkan komitmen kita untuk tetap menjaga keberlanjutan pelayanan dasar, melanjutkan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran,’ katanya menambahkan
Meski begitu pihaknya tetap fokus untuk mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, dalam penyusunan RAPBD 2026 nanti, Pemkab menegaskan beberapa komitmen utama:
1. Menjamin pelayanan dasar tetap berjalan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.
2. Memprioritaskan program dan kegiatan yang benar-benar penting, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah.
3. Memperkuat pengelolaan pendapatan daerah, meningkatkan PAD secara realistis dan tanpa menambah beban yang tidak perlu bagi masyarakat.
4. Menjaga pelaksanaan pembangunan yang berdampak langsung, terutama infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
5. Mengelola anggaran secara lebih efisien dan akuntabel, agar setiap rupiah dapat dimanfaatkan dengan baik.
“Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, atas kerja sama yang baik selama proses pembahasan. Pola komunikasi yang terbuka dan rasional telah sangat membantu kita dalam menyusun kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya
Olehnya itu Rakib Berharap, setelah ditandatanganinya nota kesepakatan ini, seluruh perangkat daerah dapat bekerja dengan lebih fokus dalam penyusunan RAPBD 2026 sehingga seluruh proses dapat berjalan tepat waktu.
“Mari, kita tetap menjaga integritas dalam setiap proses, memastikan setiap rupiah anggaran bekerja untuk rakyat, dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama,” ajak Rakib
Penulis : Nair Fuad
