Hendrik Lewerissa, Titik Terang RUU Daerah Kepulauan

by
Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Hendrik Lewerissa, Selasa (25/2/2020). FOTO : ISTIMEWA

JAKARTA-DPD RI selaku Pengusul RUU Daerah Kepulauan (RUU DP) secara resmi menyerahkan naskah RUU DP kepada pimpinan DPR RI, Selasa (25/2/2020).  Penyerahan disaksikan oleh anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Anna Latuconsina dan Hendrik Lewerissa sebagai perwakilan Wakil Maluku di DPD dan DPR. Anna dan Hendrik juga menyampaikan beberapa catatan tambahan yang disampaikan kepada pimpinan DPR RI dalam rapat konsultasi DPR dan DPD terkait RUU DP itu.

Hendrik Lewerissa anggota DPR RI daerah pemilihan Maluku mengatakan pasca diterimanya RUU DP dan setelah melewati mekanisme internal, pimpinan DPR RI akan menyerahkan kepada Presiden untuk selanjutnya menunggu Surat Presiden (Surpres).

Dalam Surpres, Presiden akan menunjuk Menteri terkait untuk mewakili Presiden / Pemerintah guna bersama sama DPR dan DPD RI membahas RUU DP dimaksud.  “Surpres yang disampaikan oleh Presiden ke DPR RI juga disertai dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Selanjutnya DPR RI, DPD RI dan Pemerintah akan membahas RUU tersebut secara bersama sama,” kata Hendrik.

Ketua DPD Partai Gerindra Maluku ini yakin, akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas RUU DP, karena materi muatan RUU DP berkaitan dengan berbagai Komisi di DPR RI khususnya Komisi II, Komisi IV dan Komisi XI serta Badan Legislasi. “Kita tunggu saja langkah selanjutnya dari Pimpinan DPR RI dan Pemerintah untuk menindaklanjuti RUU usulan DPD tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra ini menyebutkan bahwa perjalanan panjang perjuangan untuk lahirnya sebuah Undang Undang yang khusus mengatur Daerah Kepulauan sudah dilakukan sejak lama. DPR RI dan DPD RI ada dalam semangat yang sama yaitu sama sama menghendaki lahirnya suatu Undang Undang Daerah Kepulauan. Tantangannya justeru berasal dari Pemerintah.

Hendrik menjelaskan bahwa bisa memahami pertimbangan pemerintah yang harus menghitung serius konsekwensi anggaran negara yang timbul karena adanya Undang Undang Daerah Kepulauan. Faktor utamanya adalah soal anggaran yang dibutuhkan di tengah tengah tekanan defisit APBN yang ada saat ini. Tetapi menurutnya, kepentingan negara untuk menjaga keutuhan NKRI dan memberi keadilan yang merata ke seluruh wilayah tanah air jauh lebih penting dari sekedar hitung hitungan anggaran negara.

“Bayangkan kalau keresahan rakyat di daerah daerah kepulauan yang selama ini merasa bahwa konsep pembangunan nasional lebih berorientasi kepada pendekatan wilayah daratan (continental approach) tidak dikelolah secara baik oleh pemangku kepentingan di republik ini maka yang terjadi adalah gerakan gerakan kontra produktif untuk menuntut keadilan,” tegasnya.

Olehnya ia optimis optimis bahwa ini saat yang tepat bagi Pemerintah untuk merespons tuntutan lahirnya UU Daerah Kepulauan secara positif. (Rudy Rahabeat, Kontributor Terasmaluku.com)