HMI Blokir Jalan, Wagub Tolak Tandatangan Mosi Tidak Percaya

by
foto: istimewa

TERASMALUKU.COM,-AMBON – Demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) berlanjut di sejumlah titik di Kota Ambon, Senin (12/10/2020).

Bahkan ruas Jalan Sultan Hairun, salah satu jalan protokol di ibukota Provinsi Maluku itu sampai diblokir para demonstran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon. Mereka ini nekad memblokir jalan karena menginginkan pemimpin daerah harus menemui mereka untuk mendengarkan aspirasi.

Apalagi lewat aksi ini, demonstran menuntut agar Gubernur, DPRD Maluku, Walikota dan DPRD Kota Ambon mendatangani mosi tidak percaya terhadap UU Ciptaker.
Aksi demo HMI ini akhirnya direspon oleh Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno.

Orang nomor dua di Pemerintahan Provinsi Maluku itu akhirnya menemui pendemo di ruas JL. Sultan Hairun depan kantor Balai Kota Ambon. Saat temui pendemo ini, Wagub Orno sempat dipaksa untuk tandatangani mosi tidak percaya terhadap UU Ciptaker.

Hanya saja, Wagub menolaknya. Alasannya, kata Wagub, dalam menyampaikan aspirasi ada mekanismenya apalagi menyangkut sebuah UU. Apalagi menyangkut UU, kata Wagub kewenangan membatalkannya bukan ada pada Gubernur, tetapi ada pada Mahkamah Konstitusi (MK).

Loading...

“Setiap organisasi punya sistem dan mekanisme. Tidak bisa disodorkan dijalan seperti ini dan minta tanda tangan. Sistemnya kami hanya bisa meneruskan, melaporkan tuntutan adik-adik ke pusat. Bahkan jika meminta Pak Gubernur tolak,”ujar Orno didampingi yang didamping Sekda Maluku, Kasrul Selang dihadapan pendemo.

Wagub juga menyebutkan, Pemerintah Provinsi membuka ruang diskusi secara ilmiah dengan semua elemen terkait permasalahan apapun termasuk UU Ciptaker.

“Setiap daerah punya kondisi berbeda. Tidak mungkin kami menolak atau tidak tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat sebab kami perwakilan pemerintah pusat di daerah. Bukan karena Gubernur/Wagub di Jawa ada yang sudah tandatangan surat meninjau kembali UU Omnibus Law ke Presiden lalu kita juga harus ikut-ikutan. Tidak bisa,”terangnya.

Meresponi pernyataan Wagub, Ketua HMI Cabang Ambon, Burhanudin Rumbaouw mengancam jika pemerintah di daerah tidak tanda tangan surat usulan penolakan UU Cipatekr, maka aksi yang lebih besar akan mereka lakukan lagi.

“Kami minta pemerintah dan DPRD provinsi, Walikota dan DPRD kota Ambon serta Disnaker menandatangani surat usulan pembatalan UU Omnibus Law Ciptaker agar pemerintah bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Jika tidak, kami akan aksi lanjutan Selasa dan Rabu untuk meminta Presiden mundur dari jabatannya,”tandasnya. (RUZADY ADJIS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *