HMI Demo Gubernur, Begini Tanggapan Pejabat Pemprov Maluku

by
Puluhan aktivis HMI Cabang Ambon berunjukrasa di Kantor Gubernur Maluku menyoroti 100 hari kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Jumat (7/2/2020). FOTO : ISTIMEWA

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Ambon berunjukrasa di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (7/2/2020). Pengunjukrasa mengkritisi 100 hari kerja Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wagub, Barnabas Orno setelah dilantik Presiden Jokowi 24 April 2019, yang mereka nilai kurang sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam visi dan misi saat kampanye.

Aktivisi HMI Cabang Ambon berorasi saat demo di Kantor Guburnur Maluku. FOTO : ISTIMEWA

Mahasiswa berorasi di teras Kantor Gubernur Maluku secara bergantian. Orasi pendemo dengan koordinator lapangan (korlap) I, Jamal Arey dan korlap II, Ahmad Rumadaul. Dalam aksi ini, HMI Cabang Ambon meminta Gubernur Murad sebagai pemimpin di Maluku agar mengevaluasi kinerja para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga tidak memberikan kesan visi dan misi Gubernur hanya yang slogan disampaikan saat kampanye.

Pengunjukrasa juga meminta Gubernur Maluku mengevaluasi para pimpinan OPD karena mereka nilai tidak mampu merealisasikan dan menyukseskan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur selama 100 hari kepemimpinan. Pengunjukrasa juga menyoroti tingginya angka pengangguran maupun penderita kekerdilan, terutama di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), dan Maluku yang masih berada di peringkat keempat termiskin di Indonesia.

Orasi pengurus maupun anggota HMI Cabang Ambon berhenti setelah kehadiran Ketua HMI Cabang Ambon Burhanuddin Rumbaouw di Kantor Gubenur. Setelah bernegosiasi, perwakilan pengunjukrasa kemudian diterima Asisten I Setda Maluku, Frans Papilaya. Ketua HMI Cabang Ambon, Burhanudin Rumbouw yang membacakan pernyataan sikap mendesak Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wagub Barnabas Orno merealisasikan visi dan misi disampaikan saat kampanye Pilkada 2018.

HMI meminta agar pimpinan OPD menangani bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kelautan dan perikanan serta ekonomi dapat bekerja lebih optimal lagi untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Ia juga mendesak Pemprov Maluku agar transparan dalam menyikapi kebijakan nasional soal pengelolaan Blok Migas Masela dan meminta General Manager PT. Pelni Ambon, Samto untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Maluku.

Asisten I Setda Maluku, Frans Papilaya yang didampingi Plt Kepala Bappeda Maluku, Djalaludin Salampessy dan Kepala Kesbangpol Setda Maluku, Habiba Saimima dan Plt Karo Humas Setda Maluku, Meky Lohy menerima pernyataan sikap HMI Cabang Ambon yang mengapresiasi kepedulian dari OKP tersebut.

“Kami mengapresiasi sekaligus meminta dukungan HMI Cabang Ambon untuk menyukseskan visi dan misi Gubernur Murad dan Wagub Barnabas yang evaluasinya sebenarnya setelah lima tahun kepemimpinan, menyusul sejumlah program mulai direalisasikan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan memerangi gizi buruk yang mengakibatkan kasus kekerdilan,” ujar Frans.

Perwakilan pengunjukrasa dari HMI Ambon diterima pejabat Pemprov Maluku

Plt Kepala Bappeda Maluku, Djalaludin Salampessy  mengarahkan HMI Cabang Ambon agar menyampaikan pernyataan yang datanya berdasarkan kajian dan evaluasi akurat sehingga menunjukkan identitas sebagai intelektual.”Rasanya 100 hari kerja Gubernur Murad dan Wagub Barnabas sudah direalisasikan pada tahun pertama kepemimpinan periode 2019 – 2024 dengan berbagai terobosan strategis yang perlu HMI Cabang Ambon mendiskusikannya secara profesional sebagai orang – orang intelektual,” katanya.

Kepala Kesbangpol Setda Maluku, Habiba Saimima menyatakan, kepedulian Gubernur Maluku soal kekerdilan disikapi dengan mendampingi Ketua Umum Penggerak PKK Maluku, Widya Pratiwi untuk berkunjung ke kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) pada 11 Februari 2020. “Widya Pratiwi sebagai Duta Parenting Maluku telah mengunjungi tiga kabupaten lainnya untuk memerangi kekerdilan,” dengan program mencakup 11 kabupaten/kota di Maluku,” ujarnya.

Sedangkan, General Manager PT. Pelni Cabang Ambon, Samto yang baru dilantik untuk jabatan tersebut pada 4 Februari 2020 mengundang HMI Cabang Ambon untuk mendiskusikan apa yang dipermasalahkan karena ada kewenangan yang bukan tugasnya. (adi/ant)