HMI SBT Demo Tolak Omnimbus Law di DPRD, Begini Tuntutan ke Presiden

by
Puluhan anggota HMI Cabang SBT berunjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di DPRD SBT, Kamis (8/10/2020). FOTO : SOFYAN

TERASMALUKU.COM,-BULA-Aksi demo menolakmenolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI juga terjadi di Kota Bula Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Kamis (8/10/2020).

Puluhan mahasiswa dari HMI Cabang SBT berunjuk rasa di depan Kantor DPRD SBT pada Kamis siang. Dalam aksinya mereka menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut HMI, Undang-Undang ini menyengsarakan dan membunuh rakyat sendiri.

Ketua HMI Cabang SBT Ikbal Rumarugun dalam orasinya di depan Kantor DPRD SBT menegaskan Omnimbus Law dinilai sangat menyengsarakan rakyat kecil, terutama buruh. Ia mengancam keras sikap DPR RI yang mengesahkan Omnimbus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (5/10/2020).

“Apa yang menjadi putusan pimpinan DPR RI pada  Senin 5 Oktober 2020 malam, sangat mengecewakan masyarakat Indonesia pada umumnya,” tutur Rumarugun.

Ikbal mengatakan kesengsaraan bakal dialami rakyat Indonesia dengan Omnimbus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Baginya, 13 poin dalam UU tersebut harus peka kembali, karena tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila. “Hai wakil rakyat dan Prasiden Joko Widodo. Dengar dan pahami apa yang menjadi keinginan rakyat. Jangan terlalu memberikan keuntungan untuk investor-investor asing” katanya.

Ali Yusba Kelilauw, Ketua Bidang Pembinaan Anggota HMI Cabang SBT menambahkan dengan Omnimbus Law menghilangkan uang pesangon. UMP, UMK, UMSP dihapus, upah buruh dihitung per jam, semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan. Tamba lagi khitanan atau cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan hilang dan tidak ada kompensasi. Semuanya itu sangat menyengsarakan rakyat kecil.

Loading...

Apalagi Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup. Tidak akan ada status karyawan tetap. Perusahaan bisa memPHK kapanpun secara sepihak. Jaminan sosial, dan kesejahteraan lainnya hilang. Dan Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian. Buruh dilarang protes, ancamannya PHK. Libur Hari Raya hanya pada tanggal merah, tidak ada penambahan cuti. Istirahat di Hari Jumat cukup satu jam termasuk Sholat Jum’at.

“Langkah DPR RI sangat keluar dari dari prikemanusiaan dan prikeadilan. Sementara tenaga kasar asing bebas masuk. Upaya Wakil-wakil rakyat dipusat ini, bagi HMI Cabang SBT, meraka lebih memilih menghidupkan orang asing dibandingkan rakyat Indonesia sendiri,” kata Ali.

Ditempat sama, Koordinator Lapangan (Korlap) Rimbo Rumatiga membacakan tuntutan mereka. Diantaranya, meminta DPRD SBT untuk menyampaikan mosi ketidakpercayaan terhadap DPR RI atas disahkannya UU Cipta Kerja alias Omnimbus Law yang dinilai menyengsarakan rakyat. “Dan meminta Prasiden Joko Widodo untuk tidak menandatangani UU Omnimbus Law,” ucap Korlap.

Tuntutan pendemo dari HMI Cabang SBT ini diterima langsung Wakil Ketua DPRD SBT Ahmad Voth. Ia berjanji akan menindaklanjuti tuntutan pendemo kepada pimpinan DPRD lainnya. “Apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan dari HMI Cabang SBT yang mewakili seluruh masyarakat SBT, akan segara kami tindaklanjuti dan diteruskan ke DPRD Provinsi sampai ke Pusat,” tutur Voth kepada pendemo. (Sofyan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *