Hutang Pemda KKT Ke Pihak Ketiga Rp 93 Miliar, DPRD Maluku Pertanyakan Opini WTP BPK

by
Komisi I DPRD Maluku rapat dengar pendapat berasama Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Setda Maluku, Jumat (6/3/2020). FOTO : NAIR FUAD

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulaun Tanimbar (KKT) ternyata sudah 11 tahun ini belum membayar hutang atau utang pihak ketiga sebesar Rp 93 Miliar.

“Masalah hutang pihak ketiga cukup lama sebesar Rp 93 miliar dan sudah ada hukum tetap maka tidak ada alasan klasik dari Pemda KKT untuk tidak membayar,”ungkap Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra setelah rapat dengar pendapat bersama Plt Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Setda Maluku, Alwia Fadlun Alidrus di DPRD Maluku, Jumat (6/3/2020).

Rapat dengar pendapat ini digelar untuk mendengar penjelasan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, apa saja yang dilakukan selama ini atas utang Pemkab KKT kepada pihak ketiga itu.  Amir mengatakan berdasarkan penjelasan Biro Hukum dan Biro Pemerintahan, Pemprov Maluku sudah melakukan evaluasi, bahkan sudah mengeluarkan surat edaran termasuk pertanggungjawaban agar utang pihak ketiga dibebankan ke APBD KKT sehingga bisa dibayarkan.

“Kita minta langkah-langkah Pemprov Maluku seperti apa, termasuk surat kemarin yang dilayangkan gubernur. Dan Gubernur sebagai perpanjang tangan pemerintah Pusat (Pempus) harus melakukan itu karena ini negara hukum, sudah ada putusan hukum yang memerintahkan pemerintah bayar utang. Dan pemerintah daerah harus membayar utang pihak ketiga itu,”tegas Amir.

Loading...

Amir mengatakan Komisi I DPRD Maluku juga menyesalkan menumpuknya utang di Pemkab KKT, namun disisi lain BPK RI Perwakilan Maluku berani memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemkab KKT tahun 2018. Padahal kata Amir, utang pemerintah daerah memiliki hubungan dengan laporan keuangan. Karena itu lanjut Amir, sangat aneh bila BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan Pemkab KKT.

Kok di neraca ada hutang, BPK masih saja memberikan WTP. WTP dari BPK ke Pemkab KKT kita pertanyakan,”jelas Amir Rumra. Opini WTP dari BPK adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Sementara Plt Biro Hukum Setda Maluku, Alwia Fadlun Alidrus menjelaskan, dari 2009 hingga 2020 belum dianggarkan di APBD murni untuk membayar utang pihak ketiga di KKT. Pada 2010 Pemprov Maluku sudah menyerankan ke Pemkab KKT untuk menyelesaikan pembayaran utan pihak ketiga sesuai keputusan pengadilan bernomor 1801 K/PDT/2017. “Ini sudah inkra, sudah berkekuatan hukum tetap untuk dimasukan dalam APBD murni 2020 agar hutang milik pihak ketiga dibayarkan,” kata Alwia (NAIR FUAD)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *