IMM Minta KPK Ambil Alih Kasus-Kasus Korupsi di Maluku

by
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku berunjukrasa di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (24/9/2020) menuntut KPK ambil alih pengusutan kasus korupsi. FOTO : ISTIMEWA

TERASMALUKU.COM,-AMBON – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Muhammadiyah Student Associatiaton) Maluku meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan segala bentuk korupsi yang ada di Maluku.

Penegasan ini disampaikan IMM Maluku lewat aksi demonstrasi yang dilakukan di Kantor Gubernur Maluku kawasan Jalan Pattimura Kota Ambon, Kamis (24/9/2020). Aksi ini digelar menjelang kedatangan Ketua KPK Firli Bahuri di Kota Ambon. Para pendemo meminta KPK untuk turun tangan tangani persoalan-persoalan korupsi di Maluku.

Pasalnya menurut pendemo, kasus-kasus korupsi yang terjadi di Maluku baik oleh pejabat provinsi, kabupaten hingga tingkat desa banyak laporan yang masuk ke lembaga hukum baik itu kejaksaan maupun kepolisian, namun tidak semuanya tuntas tertangani. Ada yang ditangani dengan baik dan ada juga yang hilang kabar tanpa jejak.

Tidak hanya itu saja, menurut pendemo, dari sejumlah kasus yang diperkarakan, hanya melibatkan pemain kecil yang mendekam di jeruji besi, sementara koruptor-koruptor kelas kakap kerap lolos dari jeratan hukum.

“Masyarakat sudah ragu pada eksistensi lembaga hukum di daerah ini. Maka kita harapkan KPK menjadi salah satu benteng terakhir untuk memberantas korupsi,”sebut orator.

Dalam aksi ini, para pendemo menyertakan sejumlah persoalan korupsi yang terjadi di Maluku yang dinilai belum ada kejelasan penanganannya yang tertuang dalam pernyataan sikap mereka.

Loading...

Diantaranya, dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa pada 92 Desa di Kabupaten SBB yang menyeret nama Bupati bahkan hingga saat ini kasus itu hilang kabar.

Selanjutnya, kasus SPPD Fiktif di Kota Ambon Tahun 2011 senilai Rp. 6 miliar yang ditangani penyidik Unit Tipikor Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease juga tak terdengar lagi. Ada juga dugaan korupsi APBD Maluku Tengah 2015 yang diusut Polres Maluku Tengah yang dinilai tidak tuntas.

Kemudian, dugaan Gratifikasi Bupati Buru Selatan bahkan KPK pernah memanggil Tagop Solisa selaku Bupati Buru Selatan untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kasus Korupsi yang ada di tahap penyidikan.

Dugaan korupsi Sekda Kabupaten Buru yang saat ini telah disangkakan kepada Sekda Buru, Ahmad Assagaf, begitu pula dugaan Kasus Korupsi Lampu Desa Alun-alun Kota Namlea hilang ditelan Bumi.

“Kami ingin agar KPK mengambil alih semua kasus korupsi tersebut untuk melakukan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang dan menghukum koruptor seadil-adilnya,”tandas koordinator aksi, Muhammad Saleh Souwakil.

Awalnya pendemo berkeinginan untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Ketua KPK, Firli Bahuri. Namun ternyata, kedatangan Ketua KPK ke Ambon, Maluku ditunda Jumat (24/9/2020) besok.

Akhirnya, pendemo menyerahkan pernyataan sikap mereka kepada Perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Maluku, Melky Lohy yang menemui pendemo di depan kantor Gubernur Maluku. (RUZADY ADJIS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *