Inflasi Maluku 2016 Cukup Rendah, Lebih Baik Dari Target TPID

by
Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Wuryano

AMBON- Provinsi Maluku mencatat inflasi  pada Desember 2016 sebesar 0,63 persen (mtm), relatif rendah dibandingkan rata-rata historis. Sementara secara keseluruhan, inflasi Maluku pada 2016 mencapai 3,25 persen (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan inflasi tahun sebelumnya yakni 6,15 persen maupun rata – rata historis lima  tahun terakhir  sebesar 6,34 persen.

“Dengan demikian, inflasi Maluku dapat terjaga di bawah sasaran roadmap pengendalian inflasi Maluku tahun 2016 sebesar 5,5 persen (yoy) maupun sasaran inflasi nasional tahun 2016 yakni 4,0 persen. Secara spasial, inflasi Maluku pada  Desember 2016 merupakan agregat dari inflasi di  Kota Ambon sebesar 0,53 persen (mtm) dan Kota Tual sebesar 1,70 persen (mtm),” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Wuryanto dalam keterangan pers, Jumat (6/1).

Menurutnya, di Kota Ambon, inflasi pada Desember 2016 terutama disumbang oleh komuditas angkutan udara, kangkung, bawang merah, labu siam dan tarif pulsa ponsel. Sedangkan di Kota Tual, penyumbang inflasi terbesar adalah ikan cakalang, angkutan udara, ikan layang, ikan kembung dan telur ayam ras.

Sepanjang 2016, inflasi Kota Ambon mencapai 3,28 persen dan Kota Tual sebesar 2,97 persen. Lima komuditas dengan andil inflasi terbesar di Ambon sepanjang 2016 adalah lemon, perguruan tinggi, angkutan udara serta cabai merah dan bawang merah. Sementara Kota Tual, penyumbang inflasi terbesar pada 2016, adalah ikan cakalang, ikan kembung, ikan ekor kuning, rokok kretek filter dan angkutan udara.

“Apabila dilihat secara trennya, maka sejak 2013 inflasi Maluku terus bergerak menurun secara konsisten, yaitu dari 8,85 persen pada 2013 menjadi 7,19 persen pada 2014. Dan dari 6,15 persen pada 2015 menjadi 3,25 persen pada 2016,” kata Wuryanto.

Ia menyatakan semakin terjaganya laju inflasi Maluku pada tingkat yang rendah dan stabil ini tidak lepas dari berbagai perbaikan struktural pada ekonomi Maluku, berupa peningkatan  produksi dan efesiensi distribusi yang terus dilakukan melalui sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia.

Dari sisi pasokan bahan pangan, Maluku secara bertahap terus mengurangi ketergantungan dari daerah lain. Upaya yang telah dilakukan antara lain perluasan areal tanam padi, bawang merah, cabai dan  sayur mayur serta penyaluran berbagai bantuan sarana prasarana produksi pertanian dan perikanan.  Wuryanto juga menyebutkan, secara khusus Bank Indonesia membina tiga gapoktan holtikultura di Pulau Ambon yang turut berkontribusi terhadap kontinuitas pasokan komuditas sayuran dan cabai.

Dari sisi distribusi menurut Wuryanto, peran Bulog serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan semakin kuat untuk menjaga kecukupan stok dan keterjangkauan harga di pasaran.  Dari sisi komunikasi, Pemerintah  Provinsi Maluku dan Bank Indonesia mendorong transparansi pembentukan harga melalui implementasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) online yang biasa diakses masyarakat, kapanpun dan diamanapun.

Bank Indonesia memperkirakan  tekanan inflasi nasional maupun Maluku pada 2017 akan lebih besar dibandingkan tahun lalu. Secara nasional, hal ini antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak dunia dan konsusmsi masyarakat. Di samping itu, kebijakan harga pemerintah (administered prices)  seperti kenaikan tarif listrik, BBM, cukai rokok dan tarif pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) maupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) juga berpotensi mendorong inflasi.

“Sementara resiko inflasi pada awal 2017 di Maluku terutama berasal dari komponen volatile foods yaitu berkurangnya pasokan ikan segar dan sayur akibat kondisi cuaca serta komponen administered prices seperti kenaikan tarif parkir di Kota Ambon,”katanya.

Kedepan menurut  Wuryanto, upaya pengendalian inflasi oleh Tim Pegendali  Inflasi Daerah (TPID) perlu terus ditingkatkan agar dapat mencapai sasaran inflasi nasional tahun 2017 sebesar 4,0 persen. Perbaikan struktur akan menjadi fokus program kegiatan  TPID. Untuk menjamin kontinuitas pasokan pangan di tengah resiko kondisi cuaca yang tidak menentu, diperlukan penguatan kelembagaan baik dari sisi produsen maupun distribusi.

“Sebagai contoh adalah implementasi kerjasama antara petani dan pedagang komuditas holtikultura, kerjasama antara nelayan dengan pengusaha cold storage dan pedagang ikan di pasar, serta kerjasama perdagangan antardaerah  baik di wilayah Maluku maupun antara Maluku dengan daerah  pemasok  seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan,” katanya.

Sedangkan untuk meredam dampak inflasi pada komponen administered prices seperti tarif listrik dan  BBM, TPID terus mendukung upaya PLN dalam menambah rasio elektrifikasi maupun upaya Pertamina memperluas jaringan distribusi  BBM, sehingga menjamin meratanya ketersediaan maupun harga listrik dan BBM hingga ke daerah – daerah terpencil di Maluku. Disamping itu, koordinasi antara TPID Provinsi Maluku dengan TPID kabupaten/kota   harus terus ditingkatkan agar upaya pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif. (ADI)