Ini Hasil Rapat Kemenkopolhukam Terkait Tambang Emas Gunung Botak

by

JAKARTA- Kementerian  Koordinator Bidang Politik, Hukum  dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Selasa (24/1) menggelar rapat bersama jajaran aparat TNI/Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian ESDM dan Pemprov Maluku, terkait penarikan pasukan keamanan dari wilayah Tambang Emas Gunung Botak Kabupaten Buru.

Rapat merekomendasikan empat poin penting yang harus dilakukan dalam mengawal proses pengolahan wilayah Gunung Botak termasuk Gogrea yang izinnya kini dikantongi PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS).

Pertemuan ini dipimpin  Staf Ahli Menko Polhuman,  Mayjen TNI Andrie T.U Soetarno, dihadiri Kasdam 16 Pattimura, Brigjen  M. Bambang Taufik  dan jajarannya, Kapolda Maluku, Brigjen Pol. Ilham Salahudin,  Kapolres Buru AKBP Leo Simatupang, Komandan Kodim 1506 Buru, Letkol Kav. Sindu Anggara, jajaran Kejaksaan Agung, Kementerian ESDM serta  unsur Pemprov Maluku termasuk Kadis ESDM Maluku Martha Nanlohi.

Pertemuan ini dilakukan menyusul penarikan aparat TNI/Polri dari kawasan Gunung Botak sejak  awal Januari 2017. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat  Kemekopolhukam ini  menghasilkan empat  poin penting  yang harus dilakukan Pemprov Maluku, dan Kemenkopolhukam terkait  Gunung Botak.

Yakni,Pemprov Maluku akan membuat surat permohonan pengamanan fisik  areal bekas  tambang emas ilegal  kawasan Gunung Botak dan Gogrea kepada Kapolda Maluku, Pangdam 16 Pattimura, dengan tembusan Menko Polhumam, Kapolri dan Panglima TNI.

Forum rapat juga sepakat agar   Kemenkopolhukam membuat surat  rekomendasi kembali kepada Kapolri, Pangilam TNI berkaitan dengan pengamanan  kawasan Gunung Botak dan Gogrea yang tembusannya kepada kementerian dan instansi terkait. Selain itu, tim kajian penataan Gunung Botak dan Gogrea, agar melanjutkan kembali evaluasi  dalam rangka penataan dan pemulihan areal  tambang tersebut.

Rekomendasi terakhir, tim terpadu Pemprov Maluku tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai Surat Keputusan Gubernur Maluku,  tentang tim terpadu, untuk melakukan tindakan preemtif, preventif dan represif serta pembinaan terhadap masyarakat di sekitar lokasi.

“Hasil pertemenuan ini menunjukan keberadaan kami di kawasan  Gunung Botak dan Gogrea, resmi,  mendapat izin dari pemerintah, kami tetap jalankan aktivitas seperi biasa,” kata Manager Operasi PT BPS Bambang Riyadi. (ADI)