Ini Lho Beberapa Lembaga Penjamin KLL

by
Staf Unit Laka Polres Ambon, Kabid Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, M. Saleh Afif Bakri, Kanit Laka Polres Ambon, IPDA Rerit Oktafiandi, S.Trk, Kepala Unit Operasional Jasa Raharja Cabang Maluku, Dwi Restu Handoyo, Kabid Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Andi Muhammad Dahrul Muluk, Account Officer PT. Taspen Cabang Ambon, Hasanuddin Achmad

AMBON-BPJS Kesehatan menggelar pertemuan dengan Tim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rumah Sakit se-Pulau Ambon di Aula RS Al-Fatah Ambon, Kamis (4/4/2019). Hadir dalam pertemuan yang membahas soal penjaminan kecelakaan ini Kanit Laka Polres Ambon, IPDA Rerit Oktafiandi, Kabid Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, M. Saleh Afif Bakri, Account Officer PT. Taspen Cabang Ambon, Hasanuddin Achmad, Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Cabang Maluku, M.Iqbal Hasanuddin bersama Kepala Unit Operasional, Dwi Restu Handoyo dan Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Andi Muhammad Dahrul Muluk.

Optimalisasi penjaminan kecelakaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman kepada mitra RS sebagai gatekeeper dalam menerima pasien akibat kecelakaan. Dahrul menjelaskan bahwa saat ini masih banyak yang menganggap bahwa kecelakaan lalu lintas (KLL) BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja yang menjamin, padahal masih ada beberapa instansi yang juga memiliki kewajiban dalam penjaminan kecelakaan.

“Sampai saat ini, masih banyak persepsi bahwa yang menjamin Kecelakaan hanya Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan. Patut diketahui bahwa ada lembaga-lembaga yang juga memiliki kewajiban dalam penjaminan kecelakaan seperti BPJS Ketenagakerjaan dan PT Taspen.” Ungkap Dahrul.

Untuk diketahui, Jasa Raharja adalah penjamin pertama kasus KLL non kecelakaan kerja dalam hal ini kecelakaan ganda sampai dengan plafon yang telah diatur. Apabila biaya perawatan melebihi plafon, maka sisanya akan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Begitu pula dengan kasus KLL kecelakaan kerja, Jasa Raharja sebagai penjamin pertama, sedangkan penjamin keduanya bisa BPJS Ketenagakerjaan ata Taspen.

Sedangkan apabila peserta mengalami KLL tunggal non kecelakaan kerja, maka dapat langsung dijamin oleh BPJS Kesehatan. Syarat wajib bagi penjaminan baik oleh Jasa Raharja maupun BPJS Kesehatan adalah dengan adanya Laporan Polisi (LP).

Lebih lanjut, BPJS Ketenagakerjaan bertanggungjawab atas penjaminan terhadap peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan aktif yang mengalami kecelakaan baik saat bekerja maupun kecelakaan lalu lintas saat berangkat, pulang atau perjalanan dinas.

Bagi Aparatus Sipil Negara (ASN) seperti CPNS, PNS, PPPK, Pejabat Negara, serta Pimpinan dan Anggota DPRD peserta JKK pada PT Taspen, maka PT Taspen lah yang bertanggung jawab atas penjaminan apabila peserta mengalami kecelakaan baik KLL maupun kecelakaan yang termasuk dalam kriteria kecelakaan kerja.

Dalam paparannya, Iqbal menyampaikan bahwa dari pertemuan ini diharapkan koordinasi antara pihak RS, Kepolisian, Jasa Raharja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Taspen akan semakin optimal sehingga tidak menghambat pelayanan terhadap pasien korban kecelakaan di RS.

“Butuh pemahaman dan koordinasi yang intens antara RS dan Lembaga Penjamin manfaat. Oleh karena itu dengan adanya pertemuan ini, mitra RS sebagai pihak pertama yang berinterkasi langsung dengan korban lebih memahami kasus kecelakaan yang terjadi sehingga dapat memberikan edukasi kepada korban dan keluarga korban atas siapa yang berkewajiban menjamin. Apakah itu Jasa Raharja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagkerjaan atau Taspen.” Ungkap pria yang baru menjabat selama 3 bulan sebagai Kepala Jasa Raharja Cabang Maluku.

Dari pihak Kepolisian, dipaparkan juga terkait prosedur penerbitan LP. LP ini merupakan syarat wajib yang harus ada sebagai penjaminan KLL. Rerit menghimbau kepada masyarakat untuk dapat segera melaporkan kepada kepolisian apabila terjadi kecelakaan sehingga pihak kepolisian dalam hal ini Polres dapat segera memproses penerbitan LP. Perlu diketahui juga bahwa dalam hal penerbitan LP tidak berakhir pada proses penerbitan saja, dari laporan ini masih ada proses hukum yang harus dilalui.

Rerit menambahkan, pertemuan optimalisasi penjaminan ini patut diapresiasi. Dengan diskusi bersama seluruh pihak yang saling terkait akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

“Pertemuan ini sangat penting dan bermanfaat dimana menghadirkan seluruh pihak-pihak yang saling terkait. Kedepanya diharapkan dari pertemuan ini, koordinasi dan komunikasi seluruh pihak terus berjalan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal,” tutur Rerit. (ADVETORIAL)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *