Jika Direstui Mendagri, Dua Pekan Lagi Walikota Rombak Birokrasi

by
Walikota dan Wakil Ambon memimpin apel ASN di halaman Balai Kota Ambon, Selasa (23/5). FOTO : (TERASMALUKU.COM)

TERASMALUKU.COM,AMBON-Walikota Ambon Richard Louhenapessy menegaskan akan melakukan perombakan jajaran birokrasi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Walikota menyatakan tidak butuh pejabat cerdas, yang dibutuhkan adalah loyalitas. Tidak main- main perombakan akan dilakukan dalam waktu dua pekan ini juga jika sudah  mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri  (Mendagri) Tjahyo Kumolo.

Walikota Richard mengakui berdasarkan peraturan, perombakan birokrasi baru bisa dilakukan  enam bulan setelah Walikota dan Wakil Walikota dilantik. Namun jika mendapat restu dari Mendagri, perombakan bisa dilakukan sebelum enam bulan.

“Kalau dari aturan yang ada, perombakan birokrasi itu boleh dilakukan jika sudah enam bulan berjalan, tetapi jika ada persetujuan dari kementerian dalam negeri maka secepatnya kita lakukan,” kata Walikota usai pertemuan tertutup  bersama Wakil Walikota Ambon Syarif Hadler  dengan ribuan Apartur Sipil Negara (ASN) termasuk para guru lingkup Pemkot Ambon  di Maluku City Mall (MCM) Rabu (24/5).

Menurut Walikota, jika dalam dua  minggu ini sudah mendapatkan ijin dari Mendagri,  maka ia langsung melakukan perombakan birokrasi.   Namun  Richard membantah perombakan ini karena dendam terhadap  pejabat yang bermain  politik saat Pilkada lalu.  Perombakan dilakukan untuk menyamakan  persepsi dari seluruh ASN, mendapatkan pejabat loyal sehingga program – program kerja yang menjadi visi dan misi  Walikota dan Wakil Walikota Ambon bisa berjalan baik.

Pertemuan dengan seluruh ASN itu untuk   menyamakan persepsi tentang visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Ambon. “Untuk bisa bekerjasama bangun kota ini, kita tidak butuh yang cerdas melainkan orang yang bisa loyal,” kata Richard.

Menurut Walikota, jabatan itu bukanlah hak pribadi seseorang melainkan kepercayaan yang diberikan oleh pengambil keputusan tertinggi. “Jabatan itu bukan hak tetapi kepercayaan yang diberikan oleh Walikota, kalau jabatan tersebut tidak dipercayakan lagi maka harus diganti,” katanya.  Ia menambahkan, untuk pergantian jabatan itu akan dilakukan sesuai dengan aturan normatif dan mekanisme yang ada. (IAN)