Kabar Baik, Tarif Listrik Rumah Tangga 900 VA Turun

by
Pemberlakuan diskon tarif listrik rumah tangga 900 VA serempak pada 1 Maret kepada 21 juta pelanggan (18/2). FOTO: Dok. PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara

TERASMALUKU.COM,-AMBON – Warga Maluku dan Maluku Utara bisa menikmati diskon khusus bagi pelanggan R-I 900 VA RTM (Rumah Tangga Mampu). Pemberian insentif oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu mulai berlaku 1 Maret mendatang.

Keputusan diskon tarif listrik itu bakal diberlakukan serempak se-Indonesia bulan depan. Sesuai keputusan Permen ESDM Republik Indonesia, pihak PLN bakal beri potongan harga sebesar Rp 52 per kWh dari tarif normal Rp 1.352 per kWh. Jadinya, warga hanya perlu membayar sebesar Rp 1.300 perkWh saja.

“Iya betul 1 Maret nanti PLN berlakukan diskon. Tapi hanya untuk pelanggan rumah tangga mampu 900 VA,” ucap Asisten Manager Komunikasi PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara Darry Giovanno, Senin (18/2/2019) siang. Kepada Terasmaluku.com Darry mengatakan penerapan itu berlaku hingga 31 desember 2019 kepada 21 juta pelanggan. Untuk di Maluku dan Maluku Utara ada sebanyak 192.774 pelanggan yang masuk kategori itu.

Menurutnya penguatan Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat serta harga minyak dunia jadi alasan pemberian insentif itu. PLN pun berhasil melakukan efisiensi berupa penurunan susut jaringan, perbaikan SFC ( Specified Fuel Consumption) dan peningkatan CF ( Capacity Factor) pembangkit.

Masyarakat dapat memanfaatkan energi listrik secara maksimal pengan potongan tarif Rp 52 dari tarif sebelumnya Rp 1.352 per kWh

“Dengan insentif ini PLN beri ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat memanfaatkan listrik untuk menunjang kegiatan perekonomian dan keseharian,” lanjut Darry. Apalagi pemberian insentif itu tidak menyertakan syarat apapun. Siapapun pelanggan yang masuk kategori tersebut mendapat potongan tarif perkWh.

Penentuan kategori pemberian insentif, lanjut Darry sesuai dengan hasil survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pemerintahlah yang menentukan masyarakat kategori mana saja yang berhak atas kebijakan itu. “Jadi ini bukan soal pilih-pilih, tapi pemerintah pusat sendiri yang tetapkan,” jelasnya. (PRISKA BIRAHY)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *