Kadis Koperasi Maluku Sebut Regulasi Terkait KUR Persulit Wirausaha Pemula

by
Kunjungan Komisi VI di Kantor PNM Wilayah Maluku

AMBON_ Regulasi terkait program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digagas pemerintah, dinilai mempersulit wirausaha pemula. Karena regulasi yang diperuntukkan bagi para wirausaha pemula, membuat mereka harus melewati bagitu banyak persyaratan dan berlangsung lama. Kepala Dinas Koperasi Provinsi Maluku Syarieff Bakrie Asiatri, menyebutkan di Provinsi Maluku sendiri, ada sebelas kabupaten dan kota. Sehingga mempersulit para wirausaha pemula yang pulang pergi mengurus berbagai persyaratan, akibat tumpang tindinya regulasi yang diterapkan.

“Mestinya regulasi yang dibuat tidak mempersulit wirausaha pemula. Artinya, langkah mereka untuk mendapatkan KUR jangan terlalu dipersulit. Kalau kondisi daerah kita seperti ini, para wirausaha akan kehabisan anggaran untuk mengurus KUR. Anggaran pulang pergi saja, tidak seimbang dengan Dana KUR yang hanya Rp 25 juta,” ujar Syarieff saat memberi sambutan dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Kantor Permodalan Nasional Madani di Passo, Selasa (27/9).
Dia meminta, agar ada intervensi dalam segi kebijakan sehingga pelaku usaha tidak dipersulit dengan regulasi yang ada. Jika ingin berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam sektor informal, maka hambatan seperti itu harus ditiadakan. Hal yang sama juga terjadi pada koperasi-koperasi yang ada saat ini.

Koperasi-koperasi yang didirikan juga sulit mendapatkan bantuan, dan persoalan ini juga karena regulasi tadi. Mestinya, garansi waktu berlangung cepat, sehingga mereka tidak menunggu hingga dua tahun lamanya pasca didirikannya koperasi. Syarieff menyatakan, akibat garansi itu, wirausaha pemula datang dan selalu mengeluh ke Dinas Koperasi Provinsi Maluku.

“Kasihan juga kalau mereka sering datang mengeluh di kantor. Mestinya, jangan dipersulit, hanya karena regulasi yang ada,” tegasnya. Syarieff mengungkapkan, saat ini pihaknya sudah mendapat enam kabupaten/kota untuk memangkas regulasi yang ada. Persoalan itu dimaksudkan agar pelaku usaha lebih cepat mendapatkan kredit atau KUR. Jadi kalau dengan kebijakan sekali stor pada kecamatan dan langsung mendapatkan ATM di bank, maka pelaku usaha sudah bisa mengakses Dana KUR dengan bagitu cepat.

Syarieff juga berharap, KOMISI VI DPR RI, bisa memperjuangkan kepentingan pelaku usaha melalui sidang-sidang di DPR RI . Dengan kebijakan tersebut, berbagai usaha yang nantinya dijalankan oleh pelaku usaha berjalan dengan mudah. “Kami juga memberi atensi kepada BRI atas program usaha izin makro yang regulasinya dikeluarkan oleh kabupaten/kota, dalam hal ini menyangkut peraturan bupati dan walikota. Karena lewat prosedur ini, pihak kami telah mendapat enam kabupaten/kota untuk memangkas regulasi-regulasi tersebut,” cetusnya. (DIT)