Kadis Lingkungan Hidup dan Persampahan Ambon Tersangka Korupsi Anggaran BBM, Kejari Juga Usut Kasus Lain

by
Kajari Ambon, Dian Frits Nalle (tengah) memberikan keterangan pers di aula Kantor Kejari, Kota Ambon, Senin (7/6/2021). Terasmaluku.com

TERASMALUKU.COM,-AMBON– Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, akhirnya menetapkan LI, Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup dan Persampahan (LHP) Kota Ambon, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional kendaraan dinas termasuk truk sampah tahun anggaran 2019.

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), LI tidak sendiri jadi tersangka. Adalah MYT, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pihak swasta yakni RMS, manager salah satu SPBU di Ambon juga jadi tersangka kasus yang sama.

“Sesuai hasil ekspose bersama pada 19 Mei 2021, kita sudah menetapkan tiga tersangka. Yaitu LI, MYT dan RMS. Sudah saya keluarkan surat keputusan penetapan tersangka pada 27 Mei 2021,” ungkap Dian Frits Nalle, Kepala Kejari Ambon kepada wartawan di aula Kantor tersebut di Kota Ambon, Senin (7/6/2021).

Tiga tersangka diduga telah melakukan penyimpangan anggaran pada PAGU Anggaran Tahun 2019 yang ditetapkan di Dinas LHP Kota Ambon sebesar Rp.5.633.357.524.

“Dari hasil penyelidikan diduga adanya penyimpangan dan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1 miliar sekian,” sebutnya.

Tak sampai di situ saja, Frits mengaku pihaknya saat ini juga masih melakukan penyelidikan anggaran serupa di tahun 2020.

“Ini di tahun 2019, dalam penyidikan nanti akan berkembang untuk tahun 2020. Dan nanti rilis berikut akan kami sampaikan lagi,” ujarnya.

LI dan MYT disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara khusus untuk tersangka RMS dijerat dengan Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 55, dan Pasal 56.

“Jadi ada peran-peran yang kita tujukan kepada yang bersangkutan,” jelasnya.

Ia mengaku, penyampaian tersangka kasus ini kepada publik baru dilakukan, karena pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan berkoordinasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku.

“Kita baru sampaikan hari ini karena masih pemeriksaan para saksi dan berkoordinasi dengan BPKP, kami juga melihat momen dan waktu,” terangnya.(HUS)