Kali Pertama, Laporan Keuangan Pemprov Maluku Raih Opini WTP

by

AMBON-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI   terhadap  laporan keuangan pemerintahan  daerah (LKPD) tahun anggaran 2015.

WTP ini merupakan capaian opini  tertinggi yang pertama kali diraih  Pemprov Maluku atas LKPD, karena selama ini hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Opini WTP bagi  Pemprov Maluku ini disampaikan Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari dalam sidang paripurna  istimewa   DPRD Maluku, Jumat (10/6).  Sidang paripurna istimewa itu dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPRD yang diserahkan langsung Sapto kepada Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae dan disaksikan Gubernur Maluku  Said Assagaff.

“BPK menyimpulkan opini atau laporan keuangan Pemrov Maluku tahun anggaran 2015 adalah wajar tanpa pengecualian,” kata Sapto dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan Gubernur, Wakil Gubernur Zeth Sahuburua, Ketua DPRD,  anggota DPRD dan pejabat Pemprov Maluku yang mengikuti paripurna itu.

Opini WTP ini menurut Sapto baru pertama kali diperoleh Pemprov Maluku. Karena selama ini laporan keuangan Pemprov Maluku  hanya mendapat opini WDP.   Meski mendapat opini WTP, namun ada sejumlah rekomendasi dan  catatat dari BPK RI kepada Pemprov Maluku. Diantaranya, memberikan rekomendasi kepada gubernur agar  memerintahkan  Sekda, kepala dinas dan badan di lingkup Pemprov Maluku agar mengelola dan penataan   aset – aset milik Pemprov Maluku secara baik.

Memerintahkan Sekda Maluku  agar  menginventaris  aset bank yang nilainya mencapai Rp 1,98 miliar.  Selain itu,  BPK juga minta Pemprov  meminta laporan pertanggungjawaban  dari  penerima dana hibab sebesar Rp 1,33 miliar.  Namun  menurut Sapto catatan tersebut secara material   tidak  memiliki pengaruh atas laporan keuangan Pemprov Maluku.

Sapto juga menyatakan, setelah ini  Pemprov Maluku harus menindaklajuti laporan BPK tersebut paling lambat enam bulan. Hal yang sama juga dilakukan DPRD Maluku. “Kami juga  minta  Pemprov Maluku  terus meningkatkan kualitas laporan keuangan. DPRD Maluku juga sesuai kewenangannya dapat mengawasi laporan keuangan Pemprov Maluku itu,” katanya.

Sementara itu Gubernur menyatakan, ia sudah memiliki firasat baik kalau tahun ini, Pemprov mendapatkan opini WTP atas LKPD tahun 2015.   Ia menyatakan, selama ini pihaknya mengharuskan para pejabat untuk mengelola dan  menggunakan keuangan daerah secara baik dan tepat.

Upaya pengawasan juga terus dilakukan untuk mencegah penyimpangan. Opini WTP  ini menurut gubernur menunjukan aparatur Pemrov Maluku bekerja maksimal dalam mengelola dan menggunakan keuangan daerah.

“Terhadap LKPD kami terus bekerja keras, dan upaya maksimal  untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap  pengelolaan keuangan daerah baik secara administratif maupun fisik, sehingga upaya tersebut hari ini membuahkan hasil. Bahwa untuk pertama kalinya, Pemrov Maluku mendapatkan opini WTP,” kata Gubernur, yang  berharap opini WTP juga diraih kabupaten dan kota di Maluku.

Ia juga menyatakan, sukses atas opini   WTP ini merupakan sukses bersama untuk mensejahterakan masyarakat Maluku. Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae menyatakan, WTP ini merupakan capaian opini tertinggi yang diraih Pemprov Maluku. Karena menurutnya, sejak 2013 hingga 2014, LKPD  hanya memperoleh opini WDP dari BPK RI. Ia menyatakan, capaian WTP ini merupakan langkah-langkah penting dan strategis seluruh pemangku kepentingan di Maluku, dalam rangka memantapkan komitmen aparatur dan meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah. “Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK atas LKPD 2015 akan ditindaklanjuti melalui pembahasan antara DPRD dengan pemerintah daerah sescara bersama sesuai aturan yang berlaku,” kata Edwin.  HJ