Kanwil  DJP Papua Maluku Hentikan Penyanderaan Penunggak Pajak Senilai Rp 16,7 M

by
Kepala Kanwil DJP Papua dan Maluku Wansepta Nirwanda didampingi tiga pejabat saat memberikan keterangan pers, Kamis (30/3). FOTO : ADI (TERASMALUKU)

AMBON-Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku menghentikan upaya penyanderaan terhadap dua orang penanggung  pajak  berinisial KL dan PGH dengan nilai tunggakan sebesar RP 16,7 miliar. Kepala Kanwil DJP Papua dan Maluku Wansepta Nirwanda menyatakan keduanya merupakan penanggung pajak dari perusahan penunggak pajak yang terdaftar di wilayah Kanwil DJP Papua dan Maluku.

KL  merupakan pemilik dari CV KS yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak  (KPP) Pratama Ambon, yang memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 3,4 miliar. Sedangkan PGH, merupakan penanggung pajak dari PT WS, dimana perusahannya terdaftar di dua lokasi yakni,  KPP Pratama Sorong dan di KPP Pratama Manokwari, dengan total tunggakan pajak sebesar Rp 13,3 miliar.

Nirwanda menyatakan, pihaknya telah  mendapatkan izin untuk melakukan penyanderaan terhadap KL dan PGH  dari Menteri Keuangan RI. Upaya ini harus dihentikan karena penanggung pajak ini bersedia membayar tunggakan pajak melalui mekanisme  program pengampunan pajak.

“Penghentian upaya penyanderaan dilakukan karena dua orang  Wajib Pajak akhirnya bersedia menyelesaikan tunggakan pajaknya melalui mekanisme program pengampunan pajak dengan terlebih dahulu melunasi seluruh pokok tunggakan  pajak,” kata Nirwanda dalam keterangan pers di Gedung Keuangan Negara  Ambon, Kamis (30/3) yang didampingi Kepala KPP Pratama Ambon, La Sikamba dan dua pejabat Kanwil DJP Papua dan Maluku.

Ia menjelaskan, jumlah total pajak terutang yang dilunasi ke kas negara oleh kedua perusahan itu sebesar Rp 10,7 miliar. Dimana senilai Rp 8,2 miliar merupakan pokok pajak terutang, dan sebesar Rp 2,5 miliar adalah setoran Pajak Bumi dan Bangunan  Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3). Sisanya akan terus dilunasi.

Pada upaya penyanderaan juga melibatkan aparat kepolisian baik dari Polda Maluku maupun Polda Papua.  Menurut Nirwanda, upaya penyanderaan sudah sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

Nirwanda  menyatakan, tindakan penegakan hukum perpajakan berkaitan dengan penagihan pajak seperti penyanderaan, pemblokiran rekening, penyitaan aset, dan pencegahan sangat memperhatikan itikad baik Wajib Pajak dalam melunasi tunggakan pajaknya. Ia mengakui masih banyak Wajib Pajak di wilayah Papua dan Maluku yang memiliki tunggakan pajak dengan nilai  miliar rupiah.

“Di wilayah Papua dan Maluku tentu  masih banyak pihak –pihak yang menunggak pajak, bahkan nilainya lebih besar dari perusahan ini, tapi kami melakukan upaya – upaya persuasif. Kita melakukan pendekatan selembut mungkin agar Wajib Pajak dapat melunasi tunggakan pajak mereka, tidakan hukum terpaksa dilakukan  jika upaya – upaya persuasif tidak dihiraukan lagi oleh Wajib Pajak, ” katanya.

Nirwanda juga menegaskan, upaya penyanderaan atas kedua Wajib Pajak, KL dan PGH  bukanlah yang pertama kali. Pada Januari 2017 ini, Kanwil DJP Papua dan Maluku  juga melakukan penegakan hukum berupa penyanderaan kepada seorang penunggak pajak di wilayah KPP Pratama Jayapura degan nilai tunggakan lebih dari Rp 42 miliar.Dan saat ini yang bersangkutan sudah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura, setelah melunasi tunggakan pajaknya melalui mekanisme pengampunan pajak.

“Upaya penegakan hukum melalui penyanderaan kepada wajib pajak  ini merupakan bentuk komitmen penuh dari Kanwil Ditjen Pajak Papua dan Maluku dalam mensukseskan program pengampunan pajak yang akan berakhir pada 31 Maret ini,” kata Nirwanda.(ADI)