Kapolda Maluku Wajibkan Anggotanya Ikut Amnesti Pajak

by
Kapolda bersama wakapolda Maluku menyerahkan SPH ke Ka Kanwil Pajak Papua dan Maluku

AMBON-Kapolda Maluku Brigjen Pol. Ilham Salahudin menegaskan, seluruh anggotanya wajib mengikuti program amnesti pajak (tax amnesty) atau pengampunan pajak. Karena ini merupakan program nasional, maka sebagai penyelenggara negara wajib mengikutinya. Kapolda mendorong anggotanya dari jajaran Polda hingga ke Polsek mengikuti program tersebut.
“Kami sudah mendapatkan pencerahan awal dari Ka Kanwil Pajak, apa itu tax amnesti, jadi seluruh personil Polri itu berkewajiban ikut program tax amanesti, karena kami penyelenggara negara dan ini program nasional yang harus dijalankan,“ kata kapolda kepada wartawan di sela – sela sosialisasi amnesti pajak yang digelar di Rumah Dinas Kapolda Maluku di kawasan Tantui Ambon, Rabu (26/10).
Sosialisasi amnesti pajak tahap kedua ini digelar Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Ambon kerjasama dengan Polda Maluku kepada ratusan anggota Polda, termasuk pejabat utama, seluruh kapolres, para kasat se jajaran Polda Maluku. Sosialisasi ini adalah sinergitas antar Polda Maluku, KPPP Ambon dalam rangka mensukseskan progam amnesti pajak ini.
Dalam sosialisasi ini Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Pajak Papua dan Maluku, Eka Sila Kusna Jaya dan Kepala KPPP Ambon, La Masikamba memberikan penjelasan soal amnesti pajak kepada anggota Polri.
Kapolda minta polisi ikut berperan mensukseskan dan membantu mensosialisasikan program pemerintah pusat tersebut kepada masyarakat. Dan masyarakat juga diharapkan mendukung proram ini. Saat ini yang terpenting anggota Polda Maluku memahami dulu soal amnesti pajak itu. Setelah itu dapat menjelaskan ke rekan – rekannya, pihak lainnya termasuk masyarakat di sekitar tempat tugasnya. “Setelah sosialisasi ini, anggota sudah memahami akan membantu menyampaikan kepada masyarakat sekitar tempat tugasnya. Dan kami berharap masyarakat juga bisa mendukung program ini,” katanya.
Menurut Kapolda, dengan sosialisasi ini juga diharapkan dapat menarik personel agar ikut pengampunan pajak. Dalam sosialisasi ini, Kapolda didampinginya istrinya bersama Wakapolda Kombes Musa Ginting menandatangani Surat Peryataan Harta Kekayaan (SPH) dan langsung menyerahkan ke Eka Sila Kusna Jaya. SPH tersebut sebelumnya diisi kapolda dan wakolda. Penyerahan SPH ini merupakan bagian dari mendukung program amnesti pajak. “Kami memberikan apresiasi kepada Kapolda dan Wakpolda, ini contoh yang baik dari seorang pejabat, harapannya semoga diikuti anggotanya,” kata Eka.
Sementara itu, menurut Eka, amnesti pajak ini berbeda dengan pembayaran pajak yang biasa dilakukan selama ini. Misalnya harta yang diperoleh diluar gaji pokok sebagai seorang aparatur negara, penghasilan lain seperti warisan,usaha sampingan yang selama ini tidak membayar pajak harus dibayarkan. Warga yang memperoleh harta tersebut harus mengikuti program amnesti pajak. “Harta warisan atau usaha lainnya menjadi objek pajak yang harus dibayarkan kepada negara, besarannya ditentukan dari besaran nilai warisan itu. Karena itu harus ikut program amnesti pajak,” katanya. Eka memastikan data para wajib pajak tidak akan bocor. Jika dibocorkan atau diketahui pihak lain, maka wajib pajak dapat mengajukan tuntutan ke pihak kantor pajak. ADI

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *