Karmite Desak Pimpinan DPRD Panggil Tim Anggaran Pemprov Maluku

Karmite Desak Pimpinan DPRD Panggil Tim Anggaran Pemprov Maluku

SHARE

TERASMALUKU.COM,-AMBON- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku Everd Herman Karmite meminta pimpinan DPRD untuk mengundang tim anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku guna meminta penjelasan terkait pembayaran terminan terakhir utang Pemprov Maluku kepada pihak ketiga yang belum tuntas. “Saya kira masalah ini harus ada titik terangnya dengan kami di Banggar DPRD. Pimpinan DPRD harus mengundang kembali tim anggaran Pemda Maluku  untuk dibicarakan,” ungkap  Everd kepada wartawan Minggu (11/2).

Dia mempertanyakan penjelasan ketua tim anggaran Pemprov Maluku, pada saat pertemuan bersama sebelumnya tanggal 9 Januari 2018. Saat itu ketua  tim anggatan menyebutkan, salah satu penyebab hak-hak pihak ketiga belum dibayarkan  karena masalah keuangan, yang mana Kementrian Keuangan belum merilisir rekening transfer dan bagi hasil  sebesar  Rp 68 miliar ke daerah.

BACA JUGA : Pemprov Maluku Terlilit Hutang Pihak Ketiga 177 Miliar 

Padahal menurut Everd, setelah ditelusuri dan bertemu staf Direktoral  Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat  dan Daerah Kementeri Keuangan  Senin 22 Januari 2018,  ternyata menurut mereka kewajiban dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, telah  ditransfer dengan total Rp jumlah Rp 92 Miliar. Sehingga menurut Everd  menimbulkan pertanyaan pihaknya, anggaran sebesar itu dikemanakan oleh pemerintah, jika tidak melunasi utang pihak ketiga dal hal ini Bank Maluku.

BACA JUGA : Pemprov Maluku Mulai Bayar Hutang Pihak Ketiga

“Setelah mendengar penjelasan ketua tim anggaran pemerintah daerah. Saya kembali menelusurinya dengan mendatangi  Kementerian di Jakarta, setelah ditanya baru diketahui dana tersebut telah  ditransfer dengan total jumlah Rp 92 miliar bukan 68 seperti yang disampaikan. Tentu membingunkan kami. Karena jawaban kementerian berbeda dengan yang disampaikan ketua tim anggaran, karena itu kami minta pimpinan DPRD Maluku memanggil tim Anggaran Pemprov Maluku, katanya.

Ketua Komisi B DPRD Maluku ini menegaskan, dengan adanya penjelasan dari  kementerian itu,  Banggar DPRD Maluku merasa penting untuk mengetahuinya dengan meminta penjelasan kembali terkait menyatukan keputusan bersama saat pertemua yang telah dilakukan sebelumnya.  Sebab kewajiban dari Bank Maluku lanjut dia, dana sebesar Rp 92 Miliar itu diperuntukan untuk sumbangan pembangunan.

“Kalau tidak dibayarkan maka tentu akan menganggu pekerjaan dilapangan. Untuk itu, sebagai anggota badan anggaran. Kita tetap menpertanyakannya, makanya harus dilakukan rapat ulang  kembali dengan Tim Anggaran Pemprov,” kata politisi PDIP ini. (AHB)