Kasus Lelang Perawan, Kemen PPPA Minta Kepolisian Ungkap Unsur Perdagangan Orang

by
Kepolisian dan Kemeninfo mengungkap kasus Lelang Perawan yang disebarluaskan melalui situs internet. FOTO : Kemen PPPA

TERASMALUKU.COM,-JAKARTA-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengapresiasi kinerja aparat Kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang bergerak cepat merespon kasus Lelang Perawan yang disebarluaskan melalui situs nikahsirri.com.

Pemilik situs www.nikahsirri.com, Aris Wahyudi telah ditangkap tim Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menegaskan, terungkapnya kasus Lelang Perawan ini tidak lepas dari campur tangan masyarakat yang turut melaporkan melalui jejaring media sosial.

“Kami sangat mengapresiasi pihak-pihak yang telah membantu pemerintah dalam mengusut tuntas kasus ini. Kedepannya kami berharap kepolisian dapat mengusut tuntas apakah ada unsur perdagangan orang dalam kasus ini mengingat unsur eksploitasi terhadap kaum perempuan menjadi sorotan kami dalam kasus ini,”tutur Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dalam siara persnya, Minggu (24/9) yang diterima Terasmaluku.com.

Menteri Yohana menyatakan, jika terbukti ada unsur perdagangan orang maka pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Menteri Yohana mengungkapkan, seluruh hukuman yang tertera dalam Pasal 2 UU PTPPO (pemberantasan tindak pidana perdagangan orang) tersebut ditambah 1/3 jika terbukti dilakukan oleh kelompok terorganisir, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UU PTPPO.

Menteri Yohana menegaskan hendaknya kasus seperti ini tidak terulang dan perlunya partisipasi masyarakat untuk lebih membantu pemerintah untuk mencegah eksploitasi perempuan dan anak. “Bilamana kasus seperti ini terulang maka pemerintah akan terus bekerja sama dan tidak akan segan untuk menindak tegas,” katanya. (ADI)