Kejaksaan dan BPJS Kesehatan Gelar Evaluasi Kepatuhan JKN-KIS di Maluku

by
Asisten Deputi Direksi Bidang Monitoring dan Evaluasi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal Diah Eka Rini, (kiri) dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Yudi Handono (tengah). FOTO : BPJS KESEHATAN

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Kejaksaan Tinggi Maluku bersama BPJS Kesehatan menggelar evaluasi kepatuhan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) dalam forum pengawasan kepatuhan di Ambon, Kamis (19/12/2019). Turut hadir dalam forum yaitu Disnakertrans Maluku, DPMPTSP Maluku, Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, DPMPTSP Maluku Tengah, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, dan Disnaker Kabupaten Seram Bagian Timur.

Asisten Deputi Direksi Bidang Monitoring dan Evaluasi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal Diah Eka Rini mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kejakasaan, Disnaker, DPMPTSP dan Stakeholder terkait di Provinsi Maluku atas kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini.

Rini mengungkapkan bahwa dari hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, selama tahun 2019 dapat menyelamatkan iuran JKN sebesar Rp. 517.243.436. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperoleh nilai tersebut diantaranya adalah sosialiasi bersama, pemerikasaan lapangan, serta penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK).

“Kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kejaksaan, Disnaker, DPMPTSP dan pihak-pihak terkait atas kerja bersama yang terjalin selama ini sehingga iuran JKN sebesar setengah miliyar lebih dapat terselamatkan untuk menjaga kesinambungan program JKN,” ungkap Rini.

Dalam arahannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Yudi Handono menyatakan bahwa pihaknya selalu siap dalam mengawal program JKN ini. Ia juga berpesan kepada seluruh anggota forum agar selalu on the track dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat secara berama-sama mewujudkan cita-cita Presiden untuk Indonesia Maju khususnya di Maluku.

“Kejaksaan selalu siap menyukseskan program JKN ini khususnya dalam hal kepatuhan. Saya ingatkan kembali kepada anggota forum agar dalam menjalankan tuganya selalu on the track demi mewujudkan cita-cita Presiden untuk Indonesia Maju di bumi raja-raja ini,” kata Yudi.

Kerja sama yang dilakukan oleh forum pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan ini merupakan salah satu upaya bersama antar lembaga di daerah untuk menjaga kesinambungan program JKN-KIS atas penyelesaian kepatuhan Badan Usaha dalam keikutsertaannya dalam program JKN-KIS. Objek pengawasan dan pemeriksaan diantaranya kepatuhan pendaftaran peserta, kepatuhan penyampaian data, serta kepatuhan pembayaran iuran.(ADV)