Kejari Ambon Gelar Sosialisasi dan Mediasi Perusahaan Tidak Patuh BPJS Kesehatan

by
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon HS Rumondang Pakpahan (dua dari kanan) menghadiri sosialiasi di Kejari Ambon, Rabu (4/3/2020). FOTO : BPJS KESEHATAN AMBON

AMBON-Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon bersama BPJS Kesehatan Cabang Ambon menggelar sosialisasi terpadu dan mediasi kepada badan usaha yang tidak patuh membayar iuran BPJS Kesehatan, Rabu (4/3/2020).

Bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Kota Ambon, mediasi dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Benny Santoso dan dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon HS Rumondang Pakpahan, Kasi Datun Kejari Ambon Johanis Agus Saputra, Kabid Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Ambon Zainah Astuti, serta dua belas badan usaha tidak patuh.

Benny mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Kejaksaan Negeri Ambon dengan BPJS Kesehatan Cabang Ambon dalam pendampingan hukum. “Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi MoU antara Kejaksaan Negeri Ambon dengan BPJS Kesehatan Cabang Ambon tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Salah satunya mediasi ini,” ungkapnya.

Badan usaha yang diundang merupakan badan usaha yang menunggak iuran. Dari mediasi ini, badan usaha dapat menyampaikan kendala-kendala yang menyebabkan menunggak iuran. Benny juga berharap melalu mediasi ini dapat ditemukan solusi yang terbaik antara BPJS Kesehatan dengan badan usaha tidak patuh.

“Melalui mediasi harapannya dapat menghasilkan solusi yang terbaik. Oleh karena itu kepada badan usaha dipersilahkan menyampaikan kendala-kendala dilapangan. Apabila masih ada badan usaha yang belum patuh kami siap melaksanakan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan,” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon HS Rumondang Pakpahan mengungkapkan apresiasinya kepada Kejaksaan Negeri Ambon yang telah memfasilitasi kegiatan mediasi ini. Namun disayangkan, hanya dua belas badan usaha yang hadir dari dua puluh lima undangan.

“Saya mengapresiasi dan ucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Ambon yang telah memfasilitasi kegiatan mediasi ini. Harapannya kendala badan usaha menunggak selesai pada tahap mediasi sehingga tidak perlu meningkat ke SKK. Namun sangat disayangkan dari dua puluh lima undangan, hanya dua belas saja yang hadir,” ungkap Mondang. (ADVERTORIAL)