Kepada Menko Maritim, Gubernur Maluku Protes Kebijakan Menteri Susi Tenggelamkan Kapal

by
Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, bersama Gubernur Maluku dan Gubernur Malut di Musrembang pada KM. Doro Londa, Jumat (7/4). FOTO : ADI (TERASMALUKU)

TERASMALUKU.COM,BITUNG_ Gubernur Maluku Said Assagaff rupanya tidak setuju dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, menenggelamkan kapal ikan yang melakukan ilegal fishing pencurian ikan. Gubernur menyatakan seharusnya kebijakan tersebut tidak diberlakukan lagi saat ini.

Protes ini disampaikan Gubernur saat sambutan ucapan selamat datang Menteri Koordinator Bidang  Kemaritiman (Menko Maritim)  Luhut Binsar Pandjaitan di Musrembang bersama  Pemeritah Provinsi (Pemprov) Maluku dan Pemprov Maluku Utara di  KM. Doro Londa, yang berlabu di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Jumat (7/4).

Sebagai bentuk protes atas kebijakan tersebut, gubernur menyatakan sudah menyurati Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Agung.  Kapal – kapal yang secara hukum   terbukti melakukan ilegal fishing di  wilayah perairan Indonesia sebaiknya  dirampas oleh negara dan  diserahkan untuk kebutuhan masyarakat di Indonesia.

“Saya jujur saja kemarin sudah bikin surat ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung, agar keputusan-keputusan  kedepan nanti tidak ada  kapal-kapal ikan yang ditenggelamkan lagi.  Tetapi disita oleh negara dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat kita di Indonesia,” kata Gubernur kepada Menko Maritim,  yang didampingi Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba.

Hadir dalam acara ini ratusan peserta Musrembang yang dihadiri  bupati, walikota, anggota DPRD, kepala dinas, biro  dan badan dari Provinsi Maluku dan Malut.  Menurut Assagaff, selain untuk kepentingan masyarakat Indonesia, kapal –kapal yang melakukan pencurian ikan tersebut bisa juga dimanfaatkan oleh Fakultas-Fakultas  Perikanan yang ada di  Indonesia untuk kepentingan akademik sehingga tidak perlu ditenggelamkan.

Menanggapi hal tersebut, Menko Luhut berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan berbicara dengan  Menteri Susi. Namun secara berkelakar Menko  Maritim menyatakan jika tidak setuju atas kebijakan Menteri Susi,  seharusnya  tidak datang sama sekali saat penenggelaman kapal tersebut.

“Pak  gubernur juga hadir pada penenggelaman kapal kemarin, seharusnya tidak hadir,” kata Menko Maritim.  “Tidak ada sambutan saya,” jawab gubernur. “Oh Bagus lah kalau begitu,”kata Menko Luhut lagi.

Secara tegas Menko Ruhut menyatakan, gubernur punya hak untuk menyatakan tidak suka atas setiap kebijakan menteri, termasuk melawan kebijakan dirinya jika salah. Suara gubernur jauh  lebih sakti dari dirinya. Karena menurut Menteri Luhut,  gubernur  dipilih langsung oleh masyarakat sedangkan dirinya diangkat oleh Presiden. “Gubernur punya hak menyatakan tidak suka atas setiap kebijakan. Bapak pun boleh mewalawan saya saat saya salah,” katanya.

Menko Luhut secara khusus memberikan arahan  di Musrembang bersama Pemprov Maluku dan Malut   di atas KM. Doro Londa  dalam pelayaran dengan rute Ambon, Ternate, Bitung dan kembali lagi ke Ternate dan Ambon.   Usai memberikan arahan kepada peserta Musrembang sekitar 1 jam, Menko Luhut kemudian menuju Manodo untuk  terbang kembali ke Jakarta.

Seperti diketahui pada Sabtu (1/5) Kementerian Kelautan dan Perikanan menenggelamkan 81 kapal ilegal fishing di 12  titik se Indonesia. Penenggelamakan kapal  dikomandoi Menteri Susi dari Pantai Desa Morellah Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Saat itu juga ikut ditenggelamkan dua kapal asal China di lepas Pantai Morella karena melakukan pencurian ikan. (ADI)