Kerjasama Pertamina MOR VIII dan Kejati Maluku Selamatlam Aset

by
Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rorogo Zega (kanan) dan General Manager Pertamina MOR VIII Maluku Papua, Herra Indra Wirawan melakukan penandatanganan kerjasama di Swisbell Hotel Ambon, Selasa (29/9/2020). FOTO : PRISKA BIRAHY

TERASMALUKU.COM,AMBON- PT. Pertamina Persero MOR VIII menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Penandatangan nota kerjasama dilakukan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rorogo Zega dan General Manager Pertamina MOR VIII Maluku Papua, Herra Indra Wirawan di Swisbell Hotel Ambon, Selasa (29/9/2020).

Kerjasama itu dalam hal pengamanan aset milik Pertamina untuk dikelola dengan tertangung jawab. Rorogo menjelaskan ini bukanlah kerjasama kali pertama. Namun melalui MoU menjadi landasan hukum kuat dalam hal membantu badan usaha milik negara. Baik berupa bantuan hukum maupun tindakan hukum.

“Bidang usaha berupa aset Pertamina kan banyak. Bagaimana aset ini dikuasai secara legal oleh pertamina dan bukan pihak
Ketiga,” jelas Rorogo.

Dia menerangkan aset paling banyak berupa tanah yang kerap kali terkandala persoalan legalitas dengan masyarakat. Sementara pertamina pun terus melakukan pengembangan serta perluasan usaha. Kendala semacam ini bisa menjadi penhambat pembangunan dan investasi ke depan. Ini juga sebagai komitmen menjaga layanan pertamina.

Loading...

General Manager Pertamina MOR VIII Herra Indra Wirawan kepada wartawan menyebut kerjasama ini telah berlangsung dari pusat maupun daerah. Masalah terkait hukum perdara dan tata usaha negara adalah yang paling sering dibahas.

“Kita punya lokasi ada 21 di Maluku Papua dalam hal kami mengoperasikan terminal kami lumayan juga kami mendapat klaim dari masyarakat,terutama masalah yang kaitanya dengan tanah lokasi kami beroperasi dan disinilah kami membutuhkan kejaksaan sebagi jpn karena ini ketantuan pemerintah dan kerjasama ini dilakukan mulai dari pusat hingga daerah,” katanya.

Indra melanjutkan persoala tanah adat yang paling sering terjadi khususnya di Papua. “Kadang kami terkendala di situ. Kami dapat gugatan dan pemalakan,” terangnya.

Pihak Pertamina berharap jika ada landasan hukum yang jelas melalui BPN dan Kejati di Maluku persoalan ini kedepan mudah teratasi. Ini juga sebagai komitmen pertamina mengembangkan terus usaha memjukan negeri melalui pengamanan aset-aset vital tersebut. (PRISKA BIRAHY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *