Kesadaran Membijaki Hasil Pilkada Oleh : Rusdi Abidin, Pembina Pamor

Kesadaran Membijaki Hasil Pilkada Oleh : Rusdi Abidin, Pembina Pamor

SHARE
Rusdi Abidin, Pembina Pamor

SAJIAN hasil hitung cepat (quick quont) pemungutan suara Pilkada serentak tidak perlu dipertentangkan karena itu data rill perhitungan di TPS. Tingkat margin of errornya pun kecil hanya 1%. Karena tetap menggunakan sampel populasi TPS. Yang lebih penting dari itu mau mengenal dan memahami proses Pilkada, apakah sudah tepat dengan tujuan-tujuan berdemokrasi atau tidak?. SebabĀ  mencari kebenaran dalam proses politik demokrasi (prosedural) sama halnya menyembunyikan kebobrokan, seraya mencari-cari kesalahan pihak lain atau lawan.

Hasil Pilkada Maluku 27 Juni 2018 adalah hasil kita semua. Hasil berpikir dan bertindak kita semua. Bukanlah sekedar hasil menang dijelaskan dari menang. Tetapi hasil menang adalah penjelasan dari hasil kalah dan sebaliknya. Sebagaimana hasil dari hukum aksi reaksi. Dalam konteks itu maka yang penting dilihat kembali adalah sejauhmana memahami demokrasi di satu sisi dan disisi lain politik kekuasaan itu sendiri.

Dua sisi itu menyatu seperti uang. Tetapi sisi-sisi tersebut memiliki gambar, motif tersendiri dan khas. Misalkan satu sisi ada gambar tokoh. Di sisi sebelahnya ada gambar aktifitas masyarakat atau alam. Kedua sisi tersebut harus dibedakan agar dapat menjelaskan secara utuh esensi objeknya. Demikian pula politik demokrasi yang menjelaskan objek pemerintahan demokrasi, dari dua sisi representasi tokoh sebagai pemegang mandat kekuasaan politik dan sisi rakyat pemilik mandat kekuasaan.

Hasil (Tidak) Sama Berhasil

Point penting yang mau dilihat dari hasil Pilkada Maluku adalah kesatuan proses dan bagaimana pengaruhnya bagi proyek demokrasi di Maluku. Ada 2 sisi yang mau dibicarakan dalam point ini sebagaimana analogi uang. Pertama, sisi gerak demokrasi. Kedua, sisi politik kekuasaan-pemegang mandat. Sisi gerak demokrasi adalah sisi rakyat sebagai sumber kedaulatan politik. Sedangkan sisi politik kekuasaan adalah sisi tokoh yang merepresentasi kedaulatan politik rakyat.

Sejati hasil Pilkada adalah sisi kedaulatan politik rakyat tercermin pada kedaulatan representasi politik tokoh atau kandidat. Semakin baik kedaulatan politik rakyat itu berwujud semakin baik pula kedaulatan representatif politik yang diterima oleh tokoh dan sebaliknya. Jadi hasil Pilkada bisa saja menjelaskan kemenangan angka-angka pada satu Paslonkada. Namun belum tentu hasil tersebut adalah gambaran kedaulatan politik rakyat. Karena itu secara subtansial hasil Pilkada tidak sama dengan keberhasilan demokrasi.

Karena hasil demokrasi adalah hasil politik kemandirian rakyat. Artinya rakyat berdaulat secara ekonomi, politik, sosial-budaya dan lingkungan dimana ia hidup, bekerja, berserikat dan terjamin hak-hak azasinya. Secara praksis kemandirian dilihat pada kemampuan mengelola seluruh potensi sumberdaya yang tersedia (sumberdaya alam, sumberdaya buatan/teknologi dan sumberdaya manusia).

Kemampuan memproduksi/mereproduksi barang dan jasa sendiri. Memiliki nilai tambah terhadap alam, komoditi dan barang yang diproduksiĀ  sehingga berdampak menciptakan suprlus kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Kemampuan tersebut adalah peran dari budaya tempatan yang memiliki sifat dominan inisiatif, inovatif dan inspiratif.

Dalam proporsionalitas tersebut kiranya Maluku masih jauh dari harapan hasil demokrasi. Sebab sejumlah indikatior dan fakta cukup menegaskan hal itu. Sejujurnya apa yg dipraktikan masih ditaraf semi demokrasi atau quasi demokrasi (seolah-olah demokrasi). Taraf dimana demokrasi hanya berjalan berdasarkan kemauan segelintir orang yang menguasai ekonomi dan kekayaan negara. Kekuasaan politik itu kemudian dihegemonik dan didistribusikan kepada pihak-pihak tertentu sesuai kemauan pasar dengan meminjam demokrasi sebagai wadah legitimasi politik. Sementara rakyat yang dimaksudkan memilih adalah mereka yang sesungguhnya tidak merdeka atas pikiran dan tindakannya.

Paulo Freira menyebut keadaan lokal sebagai keadaan yang sesungguhnya memperagakan budaya bisu. Paulo kemudiaan menegasikan budaya bisu karena berkutatnya kesadaran magis dan naif. Oleh Filusuf humanis, Erich Fromm menyebutnya manusia tidak bebas terhadap dirinya. Yang dimaksud kebebasan itu, manusia tidak mampu bertindak mengambil apa yang menjadi hak mereka.

Itu (masalah kesadaran-kebebasan manusia) yang semestinya diatasi dulu. Sebab keadaan masyarakat tersebut menjadi causa tidak adanya demokrasi, melainkan patrimoniakis. Di mana praktik politik hanya berwujud ketergantungan dan klientisme. Pemilih menyusui pada patronnya (modal dan kekuasaan politik) secara totalitas. Tentu proses hasil demokrasi hanyalah semu. Itu berarti sekalipun hasil Pilkada diklaim sebagai proses demokrasi tetapi belum tentu jawaban adanya demokrasi. Karena tidak mencerminkan hasil pilihan yang sadar dari setiap individu.

Itu bisa ditelisik dari fakta hasil pilkada sampai saat ini adalah hasil dari dominasi modal (pasar), opini/isu & struktur kekuasaan atas kemerdekaan rakyat. Terdapat paling tidak tiga cara untuk membungkam demokrasi sejati (subtansial) yakni transaksional, intrik dan kompromi. Cara ini digerakan oleh kekuatan yang mendominasi kekuasaan politik. Inilah sisi yang paling kritis dalam mewujudkan represtasi kedaulatan politik. Karena tokoh yang mendapatkan mandat kedaulatan tidak lebih dari boneka pasar yang didagangkan ke rakyat yang magis dan naif.

Karenanya tak perlu heran bila hasil seringkali jauh dari ekspetasi politik (suara rakyat, suara politik kekuasaan). Sebenarnya ekspetasi tersebut tidak salah tetapi tidak tepat. Sebab ruang politik bukan ruang dinamis dari politik rakyat. Melainkan ruang karet yang digerakan oleh modal (pasar) yang mendominasi struktur kekuasaan politik. Inilah yang sering disebut sebagai oligarkhisme politik. Konsekuensinya adalah siapa pun terpilih akan minim keberpihakan politik pada demokrasi subtansial. Tetapi bagaimana menyantuni kembali kekuatan oligarkhisme.

Membijaki Hasil

Gambaran di atas menegasikan bahwa tanggungjawab demokrasi masih terus ada dan kian berat. Sebab quasi demokrasi pada akhirnya mengerus kepercayaan pemilih-rakyat karena besarnya beban yang harus diselesaikan oleh calon terpilih. Penyelesaian tersebut akibat proses politik yang telah sama-sama kita pilih sendiri, transaksional-pragmatisme, intrik dan kompromi. Kita belum mampu keluar dari lingkaran tersebut dan mewartakan pikiran – gagasan politik etik.

Kita juga tidak mau membunuh nafsu dan kemerdekaan hedonis politik agar membuka jalan reflektif bagi demokratisasi di lokal. Sebaliknya kita selalu megalomania atas kekuasaan politik segala-galanya. Semua itu sah-sah saja, sejauh kita pun tidak buta dengan fakta sosial politik daerah sendiri. Sederhana saja contoh fakta itu. “Masih banyak masyarakat desa yang tanahnya subur tetapi datang beli cabe di kota dan masih banyak fakta lainnya”. Pertanyaan apakah kita masih berbangga dengan kekuasaan politik daerah, tetapi konyol dengan fakta?.

Contoh fakta tersebut bukan sekedar persoalan teknis menanam. Tetapi adalah problematik hakiki yg mensejarah. Sayang kemudian proses pilkada tidak masuk dalam penyajian dan perdebatan fakta menggugah. Tetapi lebih pada ulasan data statistik yg tidak membumi. Bahkan ketiga paslon terjebak dalam perdebatan yg tidak urgen. Menyerang dan sentimentil.

Karena itu tidak berlebihan jika hasil pilkada Maluku disikapi dengan bijak. Sekali lagi itulah hasil kita semua. Cermin dari pikiran dan tindakan kita bersama. Hasil yang menggambarkan kesadaran magis dan naif kita. Hasil yang menggambarkan hubungan patrimoniaki. Secara keseluruhan semua pihak memahami dengan cara yang sama dalam menjalankan demokrasi prosedural. Jadi bukan hasil kerja dari pemenang saja. Pihak yang kalah pun menggunakan cara yang sama.

Dikonteks itu maka sudah seharusnya Pilkada Maluku menjadi bahan evaluasi dan refleksi publik. Apakah kita tetap dengan cara berpikir dan bertindak seperti saat ini. Ataukah upaya lain yang lebih terhormat untuk memartabat Maluku. Politik demokrasi baik untuk menentukan hajat politik kolektif kita. Ia menjadi hancur ketika kita hanya ingin memuaskan diri pribadi dan kelompok atau ajang politik kekuasaan balas dendam serta menegaskan status sosial politik. (Rusdi Abidin, Pembina Pamor)