Kewenangan Ditambah, Bawaslu Dapat Mendiskualifikasi Paslon Terlibat Politik Uang

by
Bawaslu Maluku gelar Bimtek anggota Panwaslu se Maluku

AMBON-Ini peringatan untuk pasangan calon (Paslon) Kepala Daerah dan Wakil Kepala yang akan bertarung dalam Pilkada 15 Februari 2017, jangan  melakukan praktek  politik uang.  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat mendiskualifikasi Paslon  jika  terbukti melakukan pelanggaran  politik uang secara terstruktur, masif dan  sistematis (TMS).

“Berdasarkan  Undang-Undang, dalam Pilkada kali ini kewenangan kami ditambah. Bawaslu bisa mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti  melakukan praktek politik uang,” kata Ketua Bawaslu Maluku Fadli Silawane saat dihubungi Terasmaluku.com, Sabtu (27/8).

Ia menyatakan, diskualifikasi Paslon tersebut dilakukan pada sidang di  tingkatan Bawaslu Provinsi berdasarkan laporan tindak pelanggaran politik uang dari  Panwaslu kabupaten dan kota. Menurut Fadli, untuk mendiskualifikasi Paslon dalam Pilkada tidak mudah, harus memenuhi berbagai syarat. Praktek politik uang harus memenuhi unsur TMS yakni terstruktur, masif dan  sistematis. Selain itu, apakah praktek politik uang tersebut berdampak terhadap hasil Pilkada atau tidak.

“Ada aturan – aturan yang  harus dijunjung untuk mendiskualifikasi Paslon, tidak seperti yang dibayangkan.Contohnya apakah  politik uang itu dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis, dan mempengaruhi hasil atau tidak,  jika tidak memenuhi unsur tersebut maka tidak bisa didiskualifikasi,” kata Fadli. Ia menyatakan, Bawaslu akan hati-hati dalam mengambil keputusan atas laporan dugaan pelanggaran politik uang, karena jika Bawaslu tidak professional, independen dalam mengambil keputusan dapat berujung laporan  kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Seperti diketahui, pada perubahan atas Undang-Undang (UU)  Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 22B Tentang Tugas dan Wewenang Bawaslu ditambah, yakni, menerima, memeriksa dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait Pilkada. Ia juga menyatakan, mengadapi perubahan atas UU tersebut, Bawaslu akan meningkatkan kapasitas anggotannya hingga ke tingkat bawah. Bawaslu juga harus serius dan  meningkatkan pengawasan terhadap proses Pilkada. ADI