Komisi C DPRD Maluku Bahas Infrastruktur di Kementerian PUPR

by
Anggota Komisi C DPRD Maluku saat menemui Pejabat Kementerian Perhubungan di Jakarta, Kamis (8/2).

TERASMALUKU,COM,-AMBON-Komisi C DPRD Provinsi Maluku menemui  pihak Kementerian Pekerejaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membahas masalah pembangunan infrastruktur di sebelas kabupaten/kota se Maluku. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PUPR pada Kamis (8/2), Komisi C meminta Kementerian PUPR memperhatikan berbagai  persoalan infrastruktur di Maluku.

“Persoalan jalan dan jembatan di daerah-daerah di Maluku cukup memperihatinkan. Sehingga kita menemuai pihak Kementerian PUPR agar masalah jalan dan jembatan bisa tuntas di Tahun 2018 atau Tahun 2019,”ungkap Ketua Komsi C DPRD Maluku Anos Yeremias yang dihubungi Terasmaluku.com dari Ambon, Jumat (9/2). Menurut anggota Fraksi Partai Golkar ini, Komisi C bukan hanya membicarakan infrastruktur yang akan dibangun tetapi juga infrastruktur yang sementara dibangun di Maluku baik untuk tahun anggaran 2018 maupun tahun 2019.

Menurutnya,infratruktur yang dibahas itu, diantaranya, jembatan penghubung Pulau Yamdena dengan Pulau Larat, lanjutan peningkatan jalan Larat ke Lamdesar Timur, pembenahan Trans Yamdena, Jalan Lingkar Marsela, Jalan Tepa Ke Masbuar, peningkatan jalan Moa, Peningkatan jalan Leti.  Selain itu peningkatan Jalan Kisar,  peningkatan jalan Wetar, jalan Aru, jalan Kei Besar, jalan di  Kota Ambon, SBB, Malteng dan SBT.“Selain jalan dan jembatan, ikut juga dibahas pembangunan sarana air bersih maupun embung dan bendungan di Maluku,”katanya.

Loading...

Selain Kementerian PUPR, Komisi C DPRD Maluku juga mendatagi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan. Di Kementerian Perdagangan, yang menjadi perhatian Komisi C adalah pembangunan pasar di beberapa kabupaten/kota  serta pembenahan Pasar Mardika, Pasar Batu Merah Kota Ambon.

Sementara di Kementerian Perhubungan, Komisi C juga meminta perhatian serius pemerintah pusat soal pelayaran kapal perintis, penyeberangan, yakni penambahan kapal khusus untuk hewan/ternak, pembangunan/renovasi pelabuhan dan dermaga, dan beberapa lapangan terbang/bandara, lanjutan pekerjaan Bandara MOA dan rute tol laut yng belum efektif di wilayah Maluku.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi C juga  minta agar dilakukan revisi terhadap trayek Kapal Perintis di wilayah Maluku. “Baik di Kementerian PUPR, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan, para pejabat terkait yang menemui kami sangat merespon apa yang kami sampaikan dan para pejabat terkait berjanji akan membahasnya untuk dituntaskan,” kata Anos. (UAD)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *