Komitmen Pertamina BBM Satu Harga Pun Masuk Pengawasan Kejati

by

TERASMALUKU.COM,-AMBON– Kebijakan BBM satu harga oleh Pertamina sebagai komitmen memberi kemudahan serta akses seluas luasnya bagi masyarakat. Pertamina MOR VIII, kembali menjajaki 11 titik di Maluku dan Papua untuk BBM satu harga.

Executive General Manager Regional Papua Maluku, Yoyok Wahyu Maniadi dalam wawancara di Makassar kemarin (25/11/2020) menjelaskannya. “BBM Satu harga diperuntukkan bagi masyarakat kecil agar bisa menikmati dengan harga yang sama di seluruh Indonesia,” jelasnya kepada sejumlah wartawan usai Penandatanganan Kerja Sama Pertamina Persero dengan Kejaksaan Tinggi di Aula Pertamina MOR VII, Makassar.

Kebijakan BBM satu harga ini juga merupakan bagian dari kerja sama dengan kejaksaan tinggi. Dimana kata Yoyok, kejati punya peran besar dalam memantau penggunaan anggaran. Kejati memainkan peran pengawasan juga sebagai pendamping hukum kepada pihak Pertamina. Apalagi anggaran BBM satu harga bersumber dari APBN.“Pertamina punya banyak proyek tentu perlu konsultasi supaya tidak menyalahi aturan,” lanjutnya.

Loading...

Pada kesempatan yang sama Unit Manager Communication, Relations & CSR MOR VIII PT Pertamina (Persero), Edi Mangun, menambahkan kerja sama dengan kejati berfokus pada hal hal perdata. Porsi ini menjadi bagian penting dalam setiap proyek dan kebijakan yang diambil pertamina.

“Kita ada pembangunan di Jayapura dan pakai APBN. Kita bermitra ini supaya diawasi jangan sampai ada penyimpangan terkait proyek. Ada pengawasan,” terang Edi. Ini bukan kerjasama baru melainkan telah terjalin lama dan terus ada pembaruan tiap dua tahun.

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rorogo Zega yang hadir dan ikut dalam penandatanganan MoU itu menegaskan pihaknya akan terus mengawal dan bertindak sebagai konsultan hukumP Perdata. Bahkan jika nanti tidak ada kerjasama lagi mereka tetap terbuka dalam bermitra untuk memberikan pendampingan hukum perdata.

“Kita bermitra baik selama ini dengan pertamina dan terus berjalan sudah dari lama. Kita awasi setiap proyek juga kalau butuh konsultasi hukum. Bahkan misal tidak ada kemitraan lagi tetap kita berikan jika diminta,” jawabnya. (PRISKA BIRAHY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *